Network
Hal ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, dan membuat politik menjadi lebih representatif.
Namun, dalam beberapa hal, ini juga memunculkan beberapa perhatian. Salah satu perhatian utama terkait transformasi politik digital adalah tantangan keamanan, dan privasi.
Dalam era digital data pribadi dapat dengan mudah dikumpulkan, dan dieksploitasi, sehingga penting untuk menjaga privasi dan melindungi data pengguna.
Selain itu, keberadaan berita palsu dan informasi yang salah dapat mempengaruhi proses politik, dan mengancam integritas demokrasi.
Maka, diperlukan adanya penegasan etika yang mengedepankan prinsip dasar seperti kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat sebagai landasan yang harus dipegang teguh oleh semua pemimpin politik.
Pancasila sebagai Dasar Etika Digital Politik
Roffi Hasibuan, dalam artikelnya menyebutkan, Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru, sekaligus menghadirkan tantangan yang rumit.
Dalam situasi ini, Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bisa menjadi pedoman etika politik yang relevan, dan sebuah prinsip yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Prinsip pertama, yaitu mengingatkan kita bahwa politik harus tetap berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral. Kemudian, teknologi digital harus dimanfaatkan untuk mendorong keadilan dan peradaban.
Dalam konteks politik, ini berarti memperlakukan setiap individu dengan adil, serta menghindari manipulasi data, atau penggunaan teknologi untuk tujuan tidak etis, seperti pencurian identitas atau penyebaran kebencian.
