Network
Selain biaya politik, dia juga menyinggung tentang lingkungan politik dan lingkungan kerja pejabat publik.
Lingkungan itu termasuk pihak-pihak nonpemerintah yang berpengaruh dalam kemenangannya mendapatkan jabatan publik.
"Sekarang sudah tahun politik, untuk melihat figur antikorupsi, kita harus melihat integritasnya dan rekam jejaknya dari tugas sebelumnya. Tetapi, kita juga harus melihat lingkungan yang mengelilingi dia, karena lingkungan bisa menjadi penyebab pejabat lakukan korupsi. Dia mau jujur, tapi lingkungannya belum tentu," imbuhnya.
Karena dua hal itu, yaitu biaya politik dan lingkungan politik, Asep mengatakan bahwa kekuatan masyarakat bisa dibangun untuk memperbaiki kondisi ini.
Kekuatan masyarakat juga bisa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bisa mendeteksi dan membongkar tindak pidana korupsi.
Dikatakannya, perbaikan kondisi bangsa atas korupsi memerlukan keikutsertaan masyarakat untuk mengontrol kebijakan kepala desa, kepala daerah, dan kepala negaranya.
Kebijakan yang berpotensi korupsi bisa dikontrol oleh masyarakat.***
