Network
Lantas Risma juga menyampaikan, dirinya telah menemui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, untuk membicarakan persoalan tersebut agar dilakukan pengecekan data kembali siapakah ribuan orang tersebut.
"Tapi realitanya mereka miskin karena itu saya sudah ketemu dengan pak menkumham. Jadi ada pihak terkait yang menangani masalah itu sebelum masuk ke kumham itu yang harus diteliti dulu,"ujar dia.
Walaupun bukan menjadi tanggung jawabnya, Mensos Risma mengaku akan mengeluarkan 10.249 pejabat perusahaan dari data penerima bansos.
Atas hasil temuan BPK tersebut, Mensos Risma mengatakan pihaknya telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal ini sebagai bentuk syok terapi atau tegur agar perusahaan tak lagi menggunakan nama-nama orang miskin itu.
Kasus ini pun juga akan ditindaklanjuti dengan aparat penegak hukum (APH) dan Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebab menurutnya kasus ini sama dengan temuan PNS penerima bansos beberapa waktu, padahal waktu dicek, mereka adalah pegawai honorer.
"Jadi kemarin kan juga ada temuan PNS. Nah terus kami peringati daerah, kemudian kenapa pns terima apa namanya, bansos. Ternyata mereka protes ke saya, "bu ini bukan PNS, Honda (honorer daerah),"ujarnya.
"Kedepannya agar semua orang belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan,” Tandasnya..***
