MataBangka.com--Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharani menyebut ada 10.249 pejabat atau direksi di sebuah perusahaan menerima bansos/BPNT yang tidak tepat sasaran.
Padahal pejabat atau direksi pada kenyataannya adalah masyarakat miskin yang kerjanya sebagai cleaning srvice dan buruh.
Hal ini karena ulah oknum perusahaan nakal yang mencatut nama mereka.
Hal ini diungkap Tri Rismaharani setelah mendapat data dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) setelah mengecek ribuan perusahaan di sistem Ditjen Administrasi Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.
Atas hasil temuan BPK tersebut, Mensos Risma mengatakan pihaknya telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Saya ingin menyampaikan ada temuan BPK di kami kurang lebih 10.249 KPM penerima bansos sembako yang menurut BPK tidak tepat sasaran karena di sistem administrasi Ditjen AHU Kemenkumham tercatat penerima bansos itu tersebut adalah Direksi atau pejabat di perusahaan itu,"ujar Mensos saat konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta. Jumat,13 Januari 2023.
“Padahal kalau dicek di dalam database, orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh. Mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu (pada Sistem AHU). Tapi realitanya mereka miskin,” tandas Mensos, dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu,14 Januari 2023.
Terdaftar dalam DTKS Kemensos. Dia menduga, nama mereka dicatut guna mempercepat proses pendaftaran perusahaan di Kemenkumham.