Network
WPR dan IPR ini tentu sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara untuk mempercepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19.
DPR RI sebelumnya menegaskan komitmennya memperjuangkan WPR, agar masyarakat dapat menambang dengan tenang dan sesuai aturan berlaku.
Saat ini isu pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Babel memang tidak ada habisnya, mulai dari aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat, kerusakan lingkungan, royalti, dan lainnya.
"Ini harus segera diatasi dengan program legalitas usaha tambang rakyat, mengingat pertumbuhan ekonomi di Babel dipicu pergerakan ekonomi masyarakat bawah," kata Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya.
Dosen Ilmu Kelautan Universitas Bangka Belitung Indra Ambalika Syari mengatakan tambang timah rakyat menjadi ancaman dan kendala dalam mereklamasi bekas penambangan bijih timah di laut Pulau Bangka.
Saat ini pertumbuhan karang terganggu karena maraknya aktivitas tambang rakyat di kawasan reklamasi laut.
PT Timah Tbk bekerja sama dengan UBB dan nelayan sejak 2016 hingga 2020 telah menenggelamkan 3.105 terumbu karang buatan di laut Pulau Bangka, guna menjaga keberlangsungan ekosistem laut di wilayah operasional perusahaan milik negara itu.
Kekeruhan air, lumpur, dan limbah dari aktivitas tambang rakyat telah berdampak pada pertumbuhan karang di kawasan reklamasi laut ini.
Karang buatan atau artificial reef yang mulai tumbuh, beberapa di antaranya sudah menjadi kawasan fishing ground dan wisata bahari, malah mengalami penurunan akibat dari kekeruhan air dari aktivitas tambang-tambang yang tidak sesuai ketentuan.
Sejauh ini masih bertahan dan bagus bisa dilihat transplantasi karang dan fish shelter, namun dengan makin maraknya penambangan masyarakat, itu menjadi ancaman bagi fish shelter yang sudah ditenggelamkan.
