Network
MataBangka.com – Skandal kematian Brigadir J dalam kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo proses penanganan diduga menyalahi beberapa aturan dasar kepolisian.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengungkapkan selama proses penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat oleh Polri, ada beberapa dugaan pelanggaran.
"Itu beberapa Peraturan Kapolri (Perkap) yang dilanggar," kata Bambang.
Lebih lanjut, dia menilai kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dalam kasus ini dapat berujung hilangnya kepercayaan publik pada polisi.
Baca Juga: Skandal Dana ACT, Bareskrim Polri Selidiki Aliran Dana ke Partai Politik
Apa saja dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud sang pengamat kepolisian? Berikut penjabarannya.
- Dugaan Pelanggaran Olah TKP
Dimulai dari langkah kepolisian mengambil rekaman CCTV, kemudian olah TKP yang dinilai melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, dan menunda pengumuman kepada publik.
Bambang mengapresiasi sikap polisi terbuka dalam menangani kasus tersebut, namun dia menyayangkan sempat terjadi penundaan pengumuman tewasnya Brigadir J kepada publik.
"Kita apresiasi langkah yang diambil Kapolri, meski agak terlambat dan seolah menunggu desakan publik. Ke depan harapannya bukan hanya penonaktifan Kadiv Propam, tetapi juga semua jajaran yang terlibat dalam upaya-upaya menutupi kasus ini hingga tiga hari baru diungkap ke publik," katanya. dikutip MataBangka.com dari Pikiran Rakyat dalam artikel yang berjudul 'Terbongkar 4 Dugaan Pelanggaran Polri di Kasus Brigadir J, Pengamat: Seolah Tunggu Desakan Publik'.
Baca Juga: Berita AS Roma, Giallorossi Menargetkan Wijnaldum untuk Memperkuat Sektor Tengah
