Network
MataBangka.com – Pada Rabu (20 Juli), enam kali perdana menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe terpilih sebagai presiden baru negara itu hingga November 2024. Pemilihannya tiba di tengah krisis ekonomi yang parah dan protes publik yang meluas yang mendorong pengunduran diri Gotabaya Rajapaksa yang dipermalukan.
Wickremesinghe mewarisi ekonomi yang bangkrut tetapi telah berjanji untuk mengubah nasib negara. Sejak memulai masa jabatan keenamnya sebagai perdana menteri pada Mei , ia memainkan peran kunci dalam memfasilitasi negosiasi bailout negara yang dilanda krisis dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Tetapi sumber daya Bank Sentral yang menipis dengan cepat dan oposisi publik terhadap kepresidenan Wickremesinghe membuatnya penting untuk mengelola kerusuhan domestik sebelum kesepakatan apa pun. Para pengunjuk rasa menuduh Wickremesinghe melakukan kesepakatan dengan keluarga Rajapaksa untuk mengamankan suara parlemen, dan bersumpah untuk terus memerangi korupsi yang mereka kaitkan dengan para elit politik ini.
Dalam waktu dekat, Wickremesinghe harus mengelola ketidakpuasan publik dan memulihkan stabilitas politik untuk memfasilitasi pembicaraan. Jika tidak ada, harga pangan yang melambung tinggi dan kelangkaan bahan bakar yang akut hanya akan memperdalam krisis nasional.
MENGHASILKAN MOMENTUM UNTUK BAILOUT IMF
Untuk melanjutkan kesepakatan bailout IMF bernilai miliaran dolar, Wickremesinghe harus mengkonsolidasikan pemerintah semua pihak dan memanfaatkan pengalaman negosiasi sebelumnya dengan IMF untuk menyelesaikan rencana restrukturisasi utang Agustus ini.
Rencana tersebut harus memprioritaskan partisipasi dari donor utama, termasuk Jepang, Cina dan India, sehingga Sri Lanka dapat memperoleh jaminan keuangan khusus dari kreditur utama pada keberlanjutan utang.
Pendekatan seperti itu konsisten dengan proposal Juni Wickremesinghe untuk mengadakan "konferensi donor" untuk dukungan yang sangat dibutuhkan. Ini juga akan mengirimkan sinyal yang jelas kepada IMF bahwa Sri Lanka telah mendapatkan beberapa tingkat kerja sama dari krediturnya untuk mendukung kesepakatan bailout.
Penundaan dalam menyelenggarakan konferensi donor dapat mempersulit upaya untuk mengelola cadangan devisa negara yang rendah, mencegah pedagang mengimpor makanan, bahan bakar, dan barang-barang penting lainnya .
