Network
"Ini di luar hotel dan pesawat, beda kalau dulu DL bisa sampai Rp1,7 juta hingga Rp2 juta per hari. Tapi demi menyelesaikan permasalahan masyarakat dan OPD, ini tetap mereka jalankan," ungkap Marwan.
// Draft Raperda Belum Siap
Terpisah, Kasubag Kajian Hukum Sekretariat DPRD Babel Eri Yulikshan menerangkan, belum satupun perda disahkan dikarenakan belum siapnya draft raperda yang disampaikan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.
"Dari koordinasi kami, kendala mereka (eksekutif) karena belum siap dalam hal rancangan kajian akademis dan lain-lainnya," jelas Eri mendampingi Marwan.
Dipaparkan Eri lagi, bahwa raperda yang dibahas tahun 2023 ini merupakan kesepakatan antara Badan Pembentukan Perda dengan Biro Hukum Setda Pemprov Babel yang ditandatangani pada tahun 2022.
Tercantum dalam Propemperda 2023, setidaknya delapan raperda yang akan ditargetkan selesai pada tahun ini terdiri dari tiga raperda inisiatif dewan dan enam raperda usulan eksekutif.
"Secara aturan, ambil contoh di 2022, sebelum masuk propemperda, naskah kajian akademik, draft semuanya itu harus siap. Baru ketuk palu sepakat. Dan masuk 2023 untuk jalankan sesuai prioritas. Kendalanya di OPD, ketika mau nyusun rancangannya terbentur dengan anggaran. Mereka mau susun di 2023 ini," jelasnya.
Eri memperkirakan, pembahasan raperda baru bisa dijalankan Juni ini pada triwulan ketiga dan keempat.
"Mei kemarin sudah kami usulkan untuk dibahas, cuma ada masukan dari Banmus untuk ditunda dikarenakan kesibukan proses pencalonan (bakal calon legislatif), maka diundur pada Juni ini," pungkasnya. (***)
