Network
MataBangka.com--Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa hukuman yang berat akan menanti aparat negara yang tidak menjaga netralitasnya selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
Pernyataan ini disampaikan oleh JK ketika ditanya mengenai netralitas aparat keamanan, baik dari TNI maupun Polri.
JK, dalam pernyataannya di kediamannya di Jakarta, menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu dan tidak menjalankannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya akan mendapatkan hukuman yang tidak hanya terbatas pada dunia, tetapi juga di akhirat.
"Berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya, seadil-adilnya," ujar JK.
Pernyataan ini muncul setelah JK bertemu dengan calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, di kediamannya.
JK menyatakan bahwa hukuman seberat itu seharusnya diberikan kepada aparat negara yang tidak menjaga netralitasnya, karena hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran sumpah jabatan.
"Sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada undang-undang, dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Itu semua diucapkan di sumpah pejabat," tegas JK.
Lebih lanjut, JK berharap agar aparat negara tetap menjunjung tinggi netralitasnya, sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan aman.
"Yang penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini maka peranan aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara, betul-betul melaksanakan pemilu secara baik, secara aman, dan netral," ungkap JK.
