Network
Kapolri menyebut, hal itu di luar mekanisme penerbitan SIM dan dilaksanakan di luar area Gedung Satpas.
"Calon peserta ujian SIM dapat memilih sendiri dokter dan psikolog yang sudah mendapat rekomendasi sesuai ketentuan," tulis Surat Telegram tersebut.
Biaya pemeriksaan dipungut langsung oleh Dokter/Psikolog pada pelayanan pemeriksaan kesehatan.
Ditegaskan Kapolri, petugas pelayanan penerbitan SIM dilarang menyalahgunakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk melakukan pungutan biaya lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengawasan dan pengendalian melekat pada pelaksanaan pelayanan penerbitan SIM juga turut melibatkan fungsi Propam Polri.
Kapolri meminta jajarannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembuatan maupun biaya penerbitan SIM sesuai ketentuan.
Ditambah lagi, sosialisasi larangan pembuatan SIM melalui calo dan kontak center pelayanan aduan masyarakat pada papan informasi, banner, spanduk, maupun media informasi lainnya yang mudah dibaca oleh masyarakat.
Adapun kontak center pelayanan dan pengaduan yang disosialisasikan adalah 1500-669 (TELP NTMC), 9119 (SMS CENTER NTMC), dan 081901500669 (WA CENTER NTMC), serta kontak center pada masing-masing Satpas.
Kapolri mewanti-wanti, bagi Satpas yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan langkah-langkah berupa pemutusan sistem aplikasi SIM online dalam kurun waktu tertentu.
Lalu, Kapolres juga dipanggil untuk memaparkan pada Kakorlantas Polri terkait pelanggaran dan tindakan yang akan dilakukan guna mencegah terjadinya kembali pelanggaran.
