RDP Bahas Ekonomi Babel Saat Ini, DPRD dan Pemprov Tunggu Juknis dari Pusat

- 6 Juni 2024, 11:32 WIB
Wakil Ketua DPRD, Hellyana bersama Plh Pj Gubernur Babel, Fery Apriyanto ketika mendengarkan aspirasi masyarakat dan pihak perusahaan mengenai kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan langkah-langkah yang akan dilakukan kedepannya.
Wakil Ketua DPRD, Hellyana bersama Plh Pj Gubernur Babel, Fery Apriyanto ketika mendengarkan aspirasi masyarakat dan pihak perusahaan mengenai kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan langkah-langkah yang akan dilakukan kedepannya. /Dwi Haryoto/ MataBangka.com/

MataBangka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) serta tokoh masyarakat dan pihak perusahaan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait situasi dan kondisi ekonomi saat ini.

RDP dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Babel Hellyana, didampingi Plt Ketua DPRD Babel Heryawandi, anggota DPRD Babel, dan Pj Sekda Babel Fery Afriyanto berlangsung di ruangan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel membahas sejumlah persoalan, terutama terkait tata Kelola pertambangan timah di Babel, yang mana berbagai perwakilan masyarakat penambang mendesak pemerintah untuk segera dikeluarkan aturan terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar mereka dapat melakukan penambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). 

Wakil Ketua DPRD Babel, Hellyana menjelaskan RDP tersebut dilakukan untuk menyikapi permasalahan ekonomi akibat kondisi pertimahan di Babel yang mengalami kemerosotan. 

"Nanti akan kembali dibahas dalam RDP lanjutan dengan mengundang Forkopimda Babel untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat Babel," kata Hellyana kepada awak media, pada Rabu, 5 Juni 2024.

Diakuinya ini persoalan kritis yang harus menjadi prioritas semuanya, poin-poin persoalan tata kelola timah yang menjadi andalan masyarakat Babel tentu menjadi prioritas ekonomi.

Selain itu permasalahan perkebunan kelapa sawit yang juga menjadi sektor penting, dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Babel.

"Perkebunan sawit menjadi plasma, saya pikir rekomendasi dari DPRD yang sudah kita buat tolong ditindaklanjuti. Ini menjadi perhatian aparat berwajib, bahkan mungkin tingkat yang lebih atas Presiden dan Menteri," jelasnya.

Lanjut Hellyana, ekonomi masyarakat Babel saat ini sedang tidak baik-baik saja, dimana 40 persen pertambangan timah masih menjadi penopang ekonomi masyarakat Babel, dan harus menjadi prioritas pemerintah daerah, begitu juga terkait plasma dari perkebunan sawit harus segera ditindaklanjuti.

"Oleh karenanya kita menggelar RDP ini untuk mencari solusi bersama dari persoalan yang sedang kita hadapi," paparnya.

Halaman:

Editor: Dwi Haryoto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah