Lima Poin Ini Disampaikan Pj Gubernur Babel ke PT Pertamina Palembang, Penambahan Hingga Pemblokiran Pembelian

- 20 Oktober 2023, 18:05 WIB
Pj Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu ketika bertemu dengan Senior Manager Kantor Marketing Operation Region II PT Pertamina Persero, Awan Raharjo di Pertamina Palembang.
Pj Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu ketika bertemu dengan Senior Manager Kantor Marketing Operation Region II PT Pertamina Persero, Awan Raharjo di Pertamina Palembang. /Ist/ Diskominfo Babel /

MataBangka.com - Lima poin menjadi pembahasan dan disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu, ke PT Pertamina (Persero) Plaju Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) guna mengurangi masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bumi Serumpun Sebalai.

Lima poin yang disampaikan secara langsung tersebut, diantaranya pertama ketahanan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Depo Pangkal Balam dan Jobber Tanjung Pandan yang kecil, sehingga rentan kelangkaan BBM jika terjadi gelombang pasang atau cuaca ekstrim. 

Kedua, aplikasi MyPertamina yang masih bisa dipindah tangankan, sehingga belum efektif dalam mencegah pembelian berulang.

Ketiga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel mengusulkan penambahan kuota pada akhir tahun 2023, untuk BBM bersubsidi dan LPG 3 kg ke BPH Migas dan Kementerian ESDM. 

Keempat, dukungan Pemprov Babel terhadap penambahan Pangkalan LPG 3 kg dengan kepemilikan bagi desa di Pulau Belitung. 

Dan kelima ajakan kolaborasi kepada pihak Pertamina melalui aplikasi MyPertamina, untuk pemblokiran setidaknya 4.000 dari 14.000 kendaraan bermotor di Babel yang pajak kendaraannya mati. 

"Baik BBM Solar subsidi maupun Pertalite mengalami kebocoran. Pertamina harus mencari solusi untuk mendeteksi kebocoran, sehingga tidak perlu menambah kuota BBM di Babel," kata Pj Gubernur Suganda, Jumat, 20 Oktober 2023.

Tidak hanya itu saja, menurut Pj Gubernur Suganda hal ini juga terkait dengan prediksi permintaan akan semakin tinggi di akhir tahun 2023, yang disebabkan kebutuhan untuk mobilitas Pemilu 2024.

"Sebagai kolaborasi, apakah bisa jika kendaraan yang belum membayar pajak untuk diblokir hak penerima BBM bersubsidinya," ungkap Pj Gubernur Suganda.

Halaman:

Editor: Dwi Haryoto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x