Network
"Oleh sebab itu jika nanti adanya perda ini, diharapkan Pemprov Babel senantiasa dapat hadir dalam semangat penanggulangan kemiskinan, guna terwujudnya kesejahteraan sosial dengan tetap melibatkan segenap unsur lapisan masyarakat," harapnya.
"Tapi masih dalam koridor kewenangan yang memang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah," papar Suganda.
Berikutnya terkait Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, menurutnya hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang masih berlaku paling lama dua tahun terhitung sejak diundangkan.
Maka dari itu, ditambahkan Suganda, Pemprov Babel mengapresiasi serta berkomitmen untuk memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan pembahasan dari raperda tersebut. (***)
