Network
MataBangka.com, Bangka - Bangka Belitung bersiap-siap menyambut hilirisasi industri timah. Tak hanya hilirisasi, penataan pertambangan timah dilakukan oleh pemerintah.
Dua hal itu menjadi tugas Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin. Sosok yang merupakan Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM itu menekankan sejumlah hal.
Aspek Keselamatan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan kerugian negara menjadi alasan Ridwan Djamaluddin senantiasa menekankan segala aktivitas pertambangan harus memiliki legalitas.
Ia mencontohkan di tanah kelahirannya di Kota Muntok, semasa kecilnya daerah tersebut tidak pernah banjir, namun beberapa tahun terakhir menjadi langganan banjir. Apa penyebabnya?
Karena terjadi sedimentasi akibat penambangan ilegal yang dilakukan yang terus menerus mulai dari hulu di Bukit Menumbing hingga hilirnya, dan itu harus segera dihentikan.
"Termasuk keselamatan rakyat yang menjadi tanggung jawab negara yang paling utama, dan telah banyak korban sudah berjatuhan akibat ini. Sehingga ini menjadi jihad profesional saya, karena penambangan harus ada aturannya dan menggunakan teknik yang benar," terangnya dihadapan para Mahasiswa/i STISIPOL Pahlawan 12 saat memberikan materi dalam acara Leadership Forum Gubernur Talks Series #1, Jumat, 30 September 2022.
Belum lagi potensi keuangan negara berupa royalti dan iuran tetap yang ditaksir menguap sekitar 8 miliar setiap tahunnya.
Sehingga, dirinya menampik segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya, bahwa ia tidak memperdulikan rakyatnya.
Bagi segelintir orang yang tidak suka dengan tindakannya yang masif memberantas penambangan ilegal, ditegaskannya bahwa ia melaksanakan tugas sesuai aturan hukum yang berlaku, maka salah alamat jika protes kepada dirinya, karena dirinya bukan pembuat UU.
