Daftar Sebagai Cawapres, Mahfud Ingatkan Pegawai Tetap Netral

MataBangka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI yang juga menjadi Calon Wakil Presiden 2024, Mahfud MD dengan tegas meminta para pejabat dan staf di lingkungan kementeriannya untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Pesan itu disampaikan Mahfud MD usai dirinya mendaftarkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres Pilpres ke KPU RI bersama Ganjar Pranowo.

"Saya secara resmi telah mendaftar sebagai calon wakil presiden. Pesan saya, teman-teman di sini tetap fokus pada pekerjaan seperti biasa. Tidak perlu terlibat dalam urusan politik praktis,” ujar Mahfud dikutip dari Pikiran-Rakyat.com pada Jumat (20/10/2023).

“Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain,” ucapnya menambahkan.

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah masalah pribadi, dan bukan merupakan tugas dari kementeriannya. Ia meminta agar para pejabat dan pegawai di kementeriannya tidak terlibat dalam urusan dukung-mendukung yang berkaitan dengannya.

“Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menkopolhukam atau menolak Menkopolhukam, itu soal lain. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menkopolhukam,” ucapnya.

Mahfud MD, yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, meminta agar semua pejabat dan pegawai di Kemenkopolhukam untuk melanjutkan pekerjaan mereka sebagaimana biasanya.

“Tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah agar pemilu berjalan netral,” kata dia.

Mahfud menjelaskan bahwa politik yang harus diusung oleh para pegawai di Kemenkopolhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan, dan politik ideologis, dengan tujuan menegakkan ideologi Pancasila, Konstitusi UUD 1945, dan seluruh perangkat hukumnya dengan disiplin.