Network
MataBangka.com--Pemerintah Indonesia kembali melakukan pinjaman ke China untuk menutupi biaya kereta cepat yang membengkak.
Pinjaman yang diajukan sebesar 550 juta dolar AS atau sekitar Rp8,3 triliun.
Pinjaman ini dilakukan dengan alasan adanya pembengkakan biaya (Cost Overrun) pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mencapai Rp18,2 Triliun.
"Udah ada kesepakatan angka 1,2 miliar dolar AS (RP18,2 triliun), kurang lebih, nilai cost overrun-nya. Dan sekarang sedang kita diskusikan dengan BPKP, untuk disetujui di komite," ujar Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wiroatmodjo kepada wartawan, Senin, 13 Februari 2023.
Dia mejelaskan, setelah melakukan kesepakatan, langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah mengajukan pinjaman atau utang ke China Development Bank (CDB).
Keputusan itu diambil setelah hasil rapat Komite KCJB menyepakati angka pembengkakan biaya proyek agar dipenuhi oleh 25 persen ekuitas konsorsium China dan Indonesia.
Sedangkan 75 persen sisanya, berasal dari pinjaman atau utang.
Kartika Wiroatmodjo menuturkan, Indonesia dan China juga sepakat terkait pembagian porsi pinjaman untuk pembengkakan biaya, yakni 60 persen oleh pihak konsorsium Indonesia, dan 40 persen konsorsium China.
Dengan perhitungan tersebut, total pinjaman yang akan diajukan oleh konsorsium Indonesia kepada CDB senilai 550 juta dolar AS (Rp8,3 triliun).
"Nah itu porsi nanti yang kita membutuhkan itu sekitar 550 juta dolar AS (8,3 trliun), pinjamannya kita sedang ajukan ke CDB," katanya.
"Kita sedang negosiasikan struktur final dan harganya, jadi harusnya dalam 2 minggu ke depan kita akan punya struktur final dan harganya. Itu ke KAI nanti LO-nya dan diturunkan dalam bentuk ekuitas ke KCJB," tutur Kartika Wiroatmodjo menambahkan.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick menegaskan pembengkakkan biaya proyek Kereta Cepat ini bukan karena pencurian uang rakyat.
Menurutnya, ada berbagai hal yang menyebabkan biaya proyek membengkak, termasuk kenaikan biaya kebutuhan proyek.
"Ingat loh, apapun yang terjadi pada saat covid itu kan tetap pembangunan harus dijalankan, tetapi tidak bisa maksimal karena situasi covid. Udah pasti ada cost-nya," ucapnya.
"Lalu kita lihat juga pada saat Covid, ini supply chain sangat terganggu, artinya harga komoditas tinggi, termasuk besi. Ini termasuk komponen cost overrun, jadi jangan sampai (dianggap) cost overrun ini seakan-akan ada korupsi," tutur Erick Thohir menambahkan.
Hitung-hitungan Biaya Proyek Kereta Cepat Sejak 2016
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibesut Pemerintah Indonesia dengan China sejak 2016.
Awalnya, pihak China menawarkan pinjaman 5,5 miliar dolar AS (Rp83,6 triliun) dengan jangka waktu 50 tahun, dan tingkat bunga 2 persen per tahun.
Kemudian, ketika proyek dijalankan, biayanya melonjak menjadi 5,9 miliar dolar AS (Rp89,7 triliun).
Pembengkakkan biaya proyek pun belum berhenti sampai di sini, karena kembali mengalami peningkatan menjadi 6,07 miliar dolar AS (Rp92,3 triliun).
Sampai akhir September 2020, biaya proyek kereta cepat masih stagnan.
Namun, seiring berjalannya pembangunan, pembengkakan terjadi saat biaya proyek ditinjau ulang.
Selanjutnya, pada awal tahun 2022, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan hasil temuannya mengenai cost overrun proyek senilai 1,1 miliar dolar AS (Rp16,7 triliun).
Kemudian pada November 2022, mereka mengungkapkan bahwa hitungan akhir terhadap cost overrun Proyek Kereta Cepat mencapai 1,449 miliar dolar AS (Rp21,7 triliun).
Sehingga, total biaya proyek menjadi 7,5 miliar dolar AS (Rp114 triliun).
Terbaru, pada Februari 2023, pemerintah Indonesia dan China telah menyepakati cost overrun Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18,2 triliun.***
