Network
MataBangka.com - Babel Resource Institute (BRiNST) menggelar seminar timah nasional bertajuk ‘Timah Indonesia dan Penguasaan Negara’. Seminar ini bertujuan mengungkap sejauh mana kedaulatan negara terhadap mineral timah di Indonesia.
Semintar berlangsung di hybrid Hotel Santika Bangka dan online melalui platform Zoom Meeting, Jumat, 22 Juli 2022.
Direktur BRiNST, Teddy Marbinanda mengatakan dalam seminar ini akan dibahas bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yaitu pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan.
Aspek pengaturan merupakan hak mutlak bagi negara dan merupakan aspek yang paling utama yang diperankan negara di antara aspek lainnya.
"Namun mengingat karakteristik sumber daya mineral yang unik, kegiatan dalam industri pertambangan secara finansial membutuhkan pendanaan yang cukup besar, maka pengusahaannya dilakukan oleh BUMN atau badan hukum swasta/perorangan dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia dengan regulasi yang berlaku," kata Teddy, dalam rilis yang diterima matabangka.com.
Dari pengelolaan pertambangan, negara memeroleh pendapatan negara yang berasal dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diketahui, lanjut Teddy, bahwa penerimaan negara yang berasal dari hasil pengusahaan ini dapat berupa penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
PNBP memiliki peranan penting untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan. Penambangan timah yang telah berlangsung lama sejauh ini masih menimbulkan pro dan kontra. Khususnya terkait visi utamanya yaitu melahirkan kemakmuran.
"Apa yang terjadi pada pertambangan timah di Pulau Bangka Belitung telah menunjukkan terjadinya dampak sosial dan kecemburuan sosial. Selain itu tidak dapat menafikan persoalan pengelolaan lingkungan yang menimbulkan kerugian jangka Panjang,"bebernya.
