MataBangka.com--Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah mengabulkan gugatan terkait masa jabatan Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang berimplikasi pada perubahan periode kepemimpinan.
Keputusan ini menandai berakhirnya polemik terkait batas waktu masa jabatan yang diatur dalam UU Pilkada Nomor 10/2016.
Menurut Ketua Tim Hukum Pemerintah Provinsi Maluku, Fahri Bachmid, putusan MK menegaskan bahwa secara konstitusional, Gubernur Maluku Murad Ismail memegang jabatan selama 5 tahun atau "fixed term" terhitung sejak tanggal pelantikannya.
Dalam keterangan yang diterima di Ambon, Fahri menyampaikan bahwa beberapa kepala daerah, termasuk Gubernur Murad Ismail, telah mengajukan uji materi Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada Nomor 10/2016 ke Mahkamah Konstitusi.
Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa argumen konstitusional yang diajukan adalah terkait pelantikan para kepala daerah hasil Pilkada 2018 pada tahun 2019.
Meski terpilih pada Pilkada 2018, pelantikan para pemohon baru dilaksanakan pada tahun 2019.
Dengan demikian, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 dianggap bertentangan dengan UUD 1946.
"Faktualnya, ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1946 karena jika masa jabatan Gubernur Murad berakhir pada 2023, maka periode kepemimpinannya tak utuh selama lima tahun," ungkap Fahri.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa pokok permohonan para pemohon, termasuk Gubernur Murad Ismail, memiliki alasan yang kuat menurut hukum.
Perubahan pada Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan bahwa para kepala daerah hasil Pilkada 2018 yang dilantik pada tahun 2019 akan memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, selama tidak melewati satu bulan sebelum pemungutan suara serentak nasional tahun 2024.
Putusan MK ini menciptakan kepastian hukum baru terkait masa jabatan para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2018, memberikan jalan bagi mereka untuk memimpin daerahnya dengan penuh masa jabatan selama lima tahun.
Dijelaskan, perkara konstitusi dengan register Nomor 143/PUU-XXI/2023, diajukan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Didie A. Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.***
Sumber Artikel berjudul "Gugatan ke MK Dikabulkan, Masa Jabatan Gubernur Maluku Berakhir April 2024", selengkapnya dengan link: https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3437505501/gugatan-ke-mk-dikabulkan-masa-jabatan-gubernur-maluku-berakhir-april-2024?page=all&utm_medium=PRMN&utm_source=idle