MataBangka.com - Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), hal ini dikarenakan ibukota negara akan pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Oleh sebab itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mengumumkan rencana kewajiban pencetakan ulang e-KTP yang dimiliki masyarakat Jakarta.
Disdukcapil pun meminta masyarakat yang memiliki e-KTP domisili DKI Jakarta, untuk bersiap mencetak ulang KTP nya, dan diketahui akan ada jutaan masyarakat terdampak kebijakan ini.
Disdukcapil menyatakan membutuhkan sedikitnya ada delapan juta blangko baru, untuk pencetakan KTP di tahun 2024.
"Diperkirakan untuk tahun 2024 kebutuhan blangko di DKI dengan wajib KTP kita delapan juta," ujar Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin 18 November 2023.
Budi melanjutkan jika ia sudah bersurat kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono terkait hal ini. Ia meminta adanya bantuan untuk penyediaan blangko.
"Dirjen Dukcapil akan bersurat ke Pj Gubernur terkait blangko KTP untuk melakukan hibah sebanyak 3 juta keping untuk kesiapan 2024. Mudah-mudahan ini bisa disetujui karena ini untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.
Di sisi lain, Disdukcapi juga berharap komisi A bisa menyetujui anggaran tinta untuk melakukan pencetakan e-KTP massal. Apalagi, rancangan Undang-undang (UU) penggantian nama DKI Jakarta jadi DKJ sudah disahkan.
"Disaat blangko sudah bisa tersedia, jangan sampai pengadaan toner tinta tidak diupgrade. Nanti tahun 2024 kami akan mengajukan toner untuk membackup blangko kami," tuturnya.
Penggantian Status Ibu Kota
Sebelumnya, rencana penggantian nama DKI Jakarta menjadi DKJ sudah pernah disinggung oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ia membahas hal tersebut seiring berpindahnya ibu kota ke Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Heru menuturkan, pengubahan nama DKI menjadi DKJ masih proses pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU).
"Iya, belum (resmi), masih dibahas di RUU. Masih panjang," ujarnya di Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 15 September 2023.
Meski begitu, dia belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh karena semuanya masih pembahasan. Begitu pun ihwal poin-poin dalam RUU kekhususan tersebut.
Penggantian nama DKI Jakarta menjadi DKJ juga sempat disinggung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sri Mulyani menyatakan kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. RUU DKJ mengusung konsep Daerah Khusus Jakarta sebagai kota global sekaligus pusat ekonomi terbesar di Indonesia.
"Banyak aspek Keuangan Negara yang perlu diatur dalam RUU DKJ. Para Menteri lainnya melaporkan penyusunan dan substansi RUU DKJ dan membahas untuk mendapat arahan Presiden @jokowi dan Wapres @kyai_marufamin," kata Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. (***)
Artikel ini bersumber dari Pikiran-Rakyat.com yang berjudul:
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017136556/dki-jakarta-bakal-ganti-nama-dkj-8-juta-warga-harus-cetak-e-ktp-ulang