MataBangka.com--Kabar gembira mulai tahun depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu berupa Rice Cooker listrik atau bantuan penanak nasil listrik (BPNL).
Dilansir dari website resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bantuan rice cooker gratis senilai 500 ribu rupiah tersebut bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.
“Masyarakat membutuhkan bantuan real yang dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin yang akan mendapatkan bantuan BPNL,” kata Sartono selaku Anggota Komisi VII DPR RI.
Sartono berharap berharap bantuan penanak nasi listrik membantu mengurangi konsumsi LPG masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat juga akan terbantu.
Pembagian bantuan rice cooker gratis ini merupakan salah satu langkah pendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia terkait transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Masih banyak masyarakat kurang mampu yang menggunakan kompor LPG, kayu bakar, bahkan arang untuk memasak nasi.
“Maka dengan mengurangi penggunaan LPG, tentu Indonesia telah berkontribusi dalam mengurangi efek gas rumah kaca dan pemanasan global,” ucap Sartono.
Namun terkait pelaksanaan rencana tersebut, pemerintah perlu melakukan pendataan yang baik dan benar agar penerima bantuan tersebut benar-benar layak menjadi penerima bantuan.
Secara lebih rinci, target penerima penanak nasi listrik ini yakni KPM dengan kriteria rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA, karena berdasarkan survei PLN pelanggan 450 VA dan 900 VA mayoritas memakai LPG 3 kg.
Di luar daya 450 VA dan 900 VA validasi oleh Kepala Desa termasuk pengguna LPG 3 kg.
Komisi VII DPR RI juga turut mendukung rencana pembagian 680 ribu unit pada tahun 2023.
“Kami mendukung program pemberian rice cooker yang berfungsi sebagai penanak nasi sekaligus penghangat nasi. Karena peralatan tersebut tidak membutuhkan perubahan daya listrik, dan juga tidak perlu mengganti peralatan masak," ujar Bambang Haryadi selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
Menurut ia, "Jadi masyarakat penerima barang tidak terbebani, bahkan dimudahkan dalam hal memasak," katanya.
Bambang menambahkan bahwa program ini akan saling menguntungkan pemerintah maupun masyarakat penerima barang.
Pemerintah akan diuntungkan dengan adanya pengurangan beban subsidi dan emisi karbon, sedangkan masyarakat penerima lebih efisien biaya dan lebih mudah memasaknya.***