Network
MataBangka.com – Mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang dipenjara telah diberikan pembebasan bersyarat setelah menjalani enam bulan penahanan, kata perdana menteri Selasa (13 Februari), sambil menyoroti pengabdiannya kepada negara.
Miliarder berpengaruh, tokoh politik kelas berat dan bisa dibilang perdana menteri paling terkenal di Thailand, melakukan kepulangan dramatis setelah tinggal di luar negeri selama 15 tahun dalam pengasingan diri untuk menghindari penjara karena konflik kepentingan.
Thaksin segera setelah hukuman delapan tahun penjaranya diringankan menjadi satu tahun oleh raja. Pria berusia 74 tahun itu telah menjalani enam bulan penahanan di rumah sakit karena kondisi kesehatan yang dirahasiakan dan tidak menghabiskan satu malam pun di penjara.
"Resmi bahwa dia menerima pembebasan bersyarat. Hal ini sejalan dengan peraturan departemen pemasyarakatan," kata Perdana Menteri Srettha Thavisin, sesama taipan dan sekutu keluarga Shinawatra, kepada wartawan.
"Thaksin adalah perdana menteri selama bertahun-tahun dan telah melakukan banyak hal baik bagi negara dalam jangka waktu yang lama. Setelah dia keluar, dia akan menjadi warga negara biasa."
Thaksin, mantan polisi dan raja telekomunikasi yang menjadi pusat pertikaian selama dua dekade untuk mendapatkan kekuasaan di Thailand, termasuk dalam daftar 930 tahanan yang dianggap lanjut usia atau sakit dan disetujui untuk pembebasan bersyarat, menurut laporan media.
Dia bisa dibebaskan setelah 18 Februari, sesuai dengan peraturan departemen pemasyarakatan. Pengacara Thaksin, Winyat Chatmontri, mengatakan dia belum menerima tanggal pembebasan.
Rincian pasti mengenai pembebasannya tidak jelas, namun ia mungkin harus diawasi mungkin dengan tanda di pergelangan kaki dan pembatasan haknya untuk bepergian.
Analisis: Thaksin bisa saja bebas lebih cepat dari yang diharapkan, namun masa depannya kemungkinan besar hanya akan menjadi pemain belakang dalam politik Thailand
Terpidana mantan PM Thailand Thaksin menghadapi kemungkinan dakwaan penghinaan terhadap kerajaan
