Network
MataBangka.com - Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengadakan studi komparasi sekaligus berkonsultasi tentang peran DPRD ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
Hal ini agar optimalnya kualitas pelayanan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan daerah, sebab diperlukan beragam cara dan strategi untuk ditempuh mulai dari sisi perencanaan, ketersediaan anggaran hingga aspek fungsi kontrol.
"Tujuannya adalah belajar, hal ini mengingat DKI Jakarta, provinsinya memiliki tingkat kematangan yang jauh diatas kita," ungkap Ketua Banmus DPRD Babel, Heryawandi, pada Kamis, 21 Maret 2024.
Hal itu tergambar dari lebarnya jarak ruang fiskal yang dimiliki provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan Babel, berdasarkan data yang diperoleh dari Bappeda DKI, kemampuan fiskal provinsi yang tidak lama lagi akan segera meninggalkan statusnya sebagai ibukota itu berada di kisaran angka Rp 81,58 triliun yang dibagi ke dalam beberapa mandatori, atau naik 2,56 persen dari tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, Heryawandi menjelaskan mengenai pelayanan aspirasi masyarakat juga ada beberapa instrumen yang patut dikaji dan dipelajari dari provinsi itu, diantaranya adalah terkait mekanisme jemput aspirasi yang mengombinasikan antara sistem manual dengan yang berbasiskan elektronik yang lebih aplikatif.
"Pelaksanaan reses dan musyawarah pembangunan disini, selain lewat usulan langsung juga sudah dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi E-Reses dan E-Musrenbang yang dimulai di tingkat RW." ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Banmus DPRD Babel, Beliadi turut mengakui jika sistem yang dikembangkan oleh DKI Jakarta sudah lebih sempurna dan layak diadopsi.
"Kita lihat sistemnya di sini sudah bagus sekali, mulai dari RW hingga provinsi. Jakarta itu mengakomodir dari bawah keatas. Tentu saja kita ingin mengadopsi, tetapi kendala di Babel adalah ketersediaan anggaran yang lebih kecil," tukas Beliadi. (***)
