Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Babel Dikukuhkan, Berikut Susunannya

- 20 Maret 2024, 21:19 WIB
Pj Gubernur Babel, Safrizal ZA ketika mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pj Gubernur Babel, Safrizal ZA ketika mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. /Ist/ Diskominfo Babel/

MataBangka.com - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Safrizal ZA mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan SK Pj Gubernur Kep Babel Nomor: 188.44/7/III/2024.

Dikatakannya, pengukuhan gugus tugas tersebut adalah langkah penting yang menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa bisnis di tingkat lokal beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip HAM. 

"Gugus tugas ini berperan dalam mengawasi, mengoordinasikan serta memfasilitasi implementasi kebijakan terkait HAM dalam konteks aktivitas bisnis di wilayahnya, untuk itu perlu kita lakukan sosialisasi tentang hal ini," ungkap Safrizal, pada Rabu, 20 Maret 2024.

Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM provinsi dijelaskan Safrizal, juga menjadi langkah awal yang sangat positif dalam memastikan bahwa aktivitas bisnis berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan serta menghormati hak asasi manusia.

"Dengan koordinasi yang baik, edukasi yang tepat dan keterlibatan semua pihak terkait, diharapkan hal ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi perlindungan HAM dalam ranah bisnis di tingkat provinsi," jelasnya. 

Maka dari itu, menurutnya untuk menguatkan dan memajukan implementasi bisnis dan HAM di daerah, diperlukan perpanjangan tangan dari gugus tugas nasional bisnis dan HAM, yaitu Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM.

Diharapkan gugus tugas ini dapat meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dan perusahaan di daerah guna memantapkan mainstreaming bisnis dan HAM di tingkat daerah.

"Semoga gugus tugas ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal seperti dengan sosialisasi bisnis dan HAM meningkatkan kesadaran perusahaan di wilayahnya mengenai bisnis dan HAM, dan membantu memonitor upaya bisnis dan HAM di daerah," harapnya. 

Dirjen Bina Adwil kemendagri ini juga mengatakan, dengan kolaborasi yang kokoh, semangat untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berperikemanusiaan semakin terkobarkan.

Halaman:

Editor: Dwi Haryoto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x