Network
Matabangka.com--Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, telah mengeluarkan permintaan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut menyelidiki temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) mengenai transaksi janggal terkait Pemilu 2024.
Menurut laporan PPATK, nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah, yang diduga digunakan untuk penggalangan suara pada pemilu tersebut.
Mahfud MD, yang juga merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menegaskan bahwa Bawaslu harus menyelidiki transaksi janggal tersebut dan mengungkapkannya kepada publik.
"Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang, tangkap. Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," ujar Mahfud MD di Padang, Sumatra Barat, pada Minggu, 17 Desember 2023.
Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan adanya temuan transaksi janggal dengan nilai triliunan rupiah selama masa kampanye.
Ivan menjelaskan bahwa pihaknya sedang menunggu hasil investigasi lebih lanjut, mengingat besarnya nilai transaksi dan kompleksitas data yang terlibat.
PPATK juga mengklaim adanya aliran dana kampanye yang berasal dari tambang ilegal, serta pendanaan kampanye dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah.
Pencairan pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur-debitur diduga digunakan untuk kepentingan simpatisan partai, MIA.
Dalam periode 2022-2023, total pencairan dari BPR di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur mencapai Rp102 miliar.
