Network
MataBangka.com. Bangka - Sejumlah aksi bakal dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi nelayan migran, menjadi perhatian pemimpin dari negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Pemimpin negara-negara ASEAN ini pun menuangkan keputusan itu dalam Deklarasi Pelindungan Nelayan Migran, yang disahkan oleh para pemimpin pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 10 Mei 2023 kemarin.
Keputusan bersama ini diambil disebabkan beberapa hal seperti resiko menjadi nelayan migran.
"(Kami) menyadari bahwa penangkapan ikan adalah sektor yang sulit dijangkau dan bisa menjadi pekerjaan yang berbahaya yang memperburuk kerentanan nelayan migran terhadap risiko pekerjaan yang semakin tidak layak," kata mereka.
Pengesahan deklarasi itu dianggap banyak kalangan sangat penting karena banyak awak kapal perikanan migran dilaporkan mengalami eksploitasi, perbudakan modern, bahkan menjadi korban perdagangan manusia.
Lembaga kajian Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyebutkan Deklarasi Pelindungan Nelayan Migran menjadi instrumen pertama ASEAN yang mengatur perlindungan awak kapal perikanan migran.
"Meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi itu akan mendorong masuknya agenda perlindungan awak kapal perikanan migran dalam kebijakan dan mekanisme kerja sama ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN terkait migrasi dan HAM," kata IOJI.
Pada 2022, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mencatat ada sekitar 125 ribu awak kapal perikanan pada kapal-kapal berbendera Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Taiwan yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara.
Menindak Kekerasan
