Network
Matabangka.com--Terungkapnya kasus transaksi janggal di sejumlah kementerian membuka fakta baru yang mencengangkan.
Bagaimana tidak ternyata selama ini banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah yang membuat perusahaan 'cangkang'.
Perusahaan yang tidak jelas ini digunakan para oknum PNS untuk menumpuk uang.
Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD.
Pembuatan perusahaan ini merupakan salah satu contoh tindak pencucian uang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk pejabat.
Namun, sayangnya banyak pembiaran yang dilakukan dalam pengusutan kasus tersebut, sehingga timbul kecurigaan bahwa ada pembagian terhadap uang dari tindakan tersebut.
"Tidak ada yang perlu dihentikan dari langkah ini, karena beda jalur. Bu Sri Mulyani sudah terus melangkah dan sudah bagus, dan yang saya juga terus melangkah," ucap Mahfud MD dalam konferensi pers pada Sabtu, 11 Maret 2023.
Oleh karena itu, dia mengingatkan seluruh Kementerian dan Lembaga, agar mengantisipasi dan mengusut hal tersebut.
Pasalnya, banyak PNS yang bertindak seperti Rafael Alun Tirsambodo.
"Saya ingatkan kepada Kementerian/Lembaga dari sekarang, di Kementeriannya itu yang seperti ini banyak," ujar Mahfud MD.
"Orang beli proyek, seakan-akan nggak ada apa-apa, tapi dia bikin perusahaan cangkang di situ. Istrinya bikin ini, istrinya bikin itu, yang tidak jelas juga siapa pelanggannya. Uangnya bertumpuk di situ," katanya menambahkan.
Mahfud MD pun menekankan bahwa pengusutan semacam itu bukanlah ranah dari Menteri terkait.
Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum sangat penting.
"Nah kalau itu memang Menteri nggak sanggup menjangkau sampai ke situ, makanya ada aparat penegak hukum (APH). Nanti kita kerjain ini," tuturnya.
Transaksi Janggal Tidak hanya di Kemenkeu
Bukan hanya di Kementerian keuangan transaksi janggal.
Di sejumlah kementerian di pemerintahan juga ada transaksi janggal lainnya yang diperkirakan nilainya juga tak kalah fantastis
Hal ini dikatakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisi Tranksasi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana. Namun dirinya tidak merinci kementerian apa saja yang terlibat.
"Ya, banyak," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pun mengaku telah mengetahui temuan PPATK terkait dugaan transaksi janggal tersebut.
Tidak hanya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tetapi juga di Kementerian lain.
"Sudah pasti, enggak usah ditanyakan sudah tahu saya, sudah pasti dong," ujarnya, Jumat, 10 Maret 2023.
Oleh karena itu, Mahfud MD meminta kementerian dan lembaga yang merasa punya transaksi keuangan yang janggal untuk segera mendalami hal tersebut.
Hal itu bertujuan agar temuan tersebut segera didalami.
"Makanya sekarang kepada kementerian lembaga yang sudah mendapatkan laporan supaya didalami," ucapnya.***
