Network
MataBangka.com--Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menjelaskan pembangunan fisik besar-besaran di wilayah Ibu Kota Baru akan dilakukan awal tahun 2023.
"Tahun depan Januari 2023. Tapi kontrak Insya Allah semuanya di Kementerian PU ditandatangan di akhir tahun. Jadi tahun depan nanti akan mulai," terang Bambang di Jakarta, Rabu (2/11/2022) lalu.
Menurut Bambang, pembangunan fisik sudah mulai direncanakan untuk membangun akses logistik serta air untuk IKN.
Hal itu sudah ditinjau oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
"Jadi kita mulai buat kavling-kavling. Kavling-kavling itu kan harus ada jalannya, kemudian kita bikin kavlingnya,” ujarnya.
“Sehingga nantinya itu semua bisa siap nanti investor untuk lihat oh saya mau dimana sih, kita harus bisa mampu untuk memperlihatkan itu," tandasnya.
2500 Unit Hunian Baru
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana untuk membangun 2.500 unit hunian di kawasan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Nantinya, ribuan unit hunian itu diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri.
"Dalam rapat koordinasi, PUPR menyampaikan kesiapan untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN serta anggota TNI/Polri di tahap awal kawasan IKN," kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta, Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Dikatakan Febry, jumlah unit yang dibangun itu belum sebanding dengan jumlah ASN atau anggota TNI/Polri yang dipindahkan ke kawasan IKN baru.
"Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih," sambungnya.
Kendati demikian, Febry menegaskan pembiayaan itu tidak akan menjadi hambatan bagi pembangunan ribuan unit hunian tersebut.
Ia juga menyebut pemerintah kini tengah menyiapkan rumusan skema pembiayaan lain, baik melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau pemberdayaan peran swasta.
Febry memastikan, akan ada 7.687 ASN, anggota TNI dan Polri yang akan pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur untuk tahap pertama. Jumlah itu diketahui dari data sementara Bappenas.
