Network
Selain itu, sentralisasi kewenangan juga berdampak pada postur keuangan daerah dengan masih tingginya ketergantungan pada ekonomi timah di Bangka Belitung (Julian, 2024).
Berbicara industri timah di Bangka Belitung, kepulauan ini menyumbang sekitar 20-30% PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari tahun 2010 hingga 2020 dengan sebagian 95% produksi diekspor (Ahmad, 2022).
Oleh karena itu, nilai ekonomi dari PAD timah dapat mengalami penurunan akibat perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat yang memiliki kewenangan penuh atas pertambangan timah di Bangka Belitung.
Sementara, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam mineral di provinsi yang termasuk kategori pertambangan umum ditetapkan sebesar 20 persen untuk pemerintah pusat, dan 80 persen untuk pemerintah daerah. Pembagian ini 16 persen untuk provinsi, 64 persen untuk kabupaten/ kota yang menghasilkan.
Daerah mendapat iuran eksploitasi atau royalti sebagai bagian dari pertambangan umum, serta iuran tetap atau sewa tanah.
Sewa tanah dari pertambangan umum ini dapat digunakan sebagai pajak daerah, karena karakteristiknya sama dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
Pendapatan DBH SDA pertambangan semata-mata mengacu pada pembayaran royalti yang didasarkan pada kegiatan produksi (Harefa 2018).
Berdasarkan data dari BPS, Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Prov. Kep. Babel, (Yanto,2023), berikut tabel perbandingan data produksi timah, nilai ekspor, dan DBH sektor timah di Babel:
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kondisi DBH terhadap pendapatan daerah Bangka Belitung menunjukkan kondisi fluktuasi yang linier terhadap jumlah produksi, dan jumlah ekspor, di mana memang juga dipengauri oleh harga jual timah di pasar dunia.
