Network
MataBangka.com - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Safrizal ZA, menguraikan akar masalah dan solusi strategis dalam menangani isu layanan dasar pemukiman di Babel.
Terkhususnya kondisi prasarana sarana umum (PSU) Kampung Nelayan di dua wilayah, yakni Desa Kurau Kabupaten Bangka Tengah Bateng) dan Desa Lepar di Kabupaten Bangka Selatan (Basel).
"Urgensi terhadap rehabilitasi kawasan Kampung Nelayan dalam rangka meningkatkan layanan dasar permukiman di Babel, terlebih banyaknya bangunan rumah ilegal dan rawan bencana di kawasan tersebut," ungkap Safrizal, pada Selasa, 2 April 2024.
Oleh sebabnya, pihaknya mengusulkan adanya PSU terintegrasi di kawasan kampung nalayan ini, meliputi pemugaran serta permukiman kembali atau relokasi.
Hanya saja disadari pihaknya, bahwa status lahan tersebut masih kewenangan pemerintah pusat seperti Kampung Nelayan di Desa Kurau, selain tentunya kebutuhan dukungan pembiayaan.
"Oleh karena itu, solusi untuk hal ini ada pembebasan lahan disiapkan oleh pusat atau daerah yang diberikan mandatory (Pemprov/Pemkab Bangka Tengah) untuk pembebasan lahan, paralel pula dengan dukungan anggarannya," harapnya.
Safrizal juga menerangkan, umumnya pertumbuhan serta perkembangan Kampung Nelayan belum didukung pemenuhan prasarana permukiman, sehingga mengarahkan pada lingkungan yang identik dengan kekumuhan.
"Nelayan cenderung menetap di lokasi yang mendekati kawasan sungai/pantai, yang secara tata ruang memang bukan kawasan pemukiman untuk mendukung aktivitas mata pencahariannya," jelas Safrizal.
Dan untuk menuju PSU teritegritas plus, pihaknya menilai penanganan kumuh di Kawasan Kampung Nelayan tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi harus melalui perencanaan menyeluruh dan terintegrasi, termasuk pertimbangan terkait pengaturan sistem sungai yang mungkin tidak terdapat di kawasan kumuh perkotaan pada umumnya.
