Network
MataBangka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 541/259 tentang Pendistribusian jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu/ solar subsidi.
Namun, apakah hal itu akan menjamin pengendalian distribusi jenis BBM tertentu/ solar subsidi serta memperhatikan kecukupan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai harapan.
Pasalnya, tidak bisa dipungkiri BBM jenis Solar Subsidi di Babel, terkadang digunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk dijual sebagai bahan bakar peralatan pertambangan.
Apalagi dalam SE tersebut menjelaskan, ada pemblokiran kendaraan yang mati pajak dan kendaraan pertambangan untuk Fuel Card dan QR Code pembelian solar subsidi.
Menanggapi hal itu, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan, Ahmad Yani, mengungkapkan sebenarnya terkait SE tersebut bukan mengejar pendapatan, karena dengan 4.000 unit kendaraan sangat kecil untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi lebih kepada penyaluran BBM tepat sasaran bagi masyarakat.
"Mestinya tidak terlalu fundamental, intinya yang tidak lunas pajak dan tidak dapat Solar Subsidi," kata Ahmad Yani, Jumat, 3 November 2023.
"Pemprov memberi peluang kepada warga yang tidak lunas pajak agar dibayar, sebab ada pemutihan hingga Desember," ujarnya.
Ahmad Yani melanjutkan secara ekonomi bukan membatasi manusianya, hanya saja hal ini berkaitan dengan kuota Solar Subsidi yang sudah diatur di setiap daerah oleh Pemerintah.
"Memang bisa mengajukan kuota ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas), iya kalau di setujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), karena mereka yang membayar," jelas Ahmad Yani.
"Jika tidak maka hanya sisanya hingga akhir tahun, terutama di akhir tahun, apalagi di Babel ini setiap akhir tahun cuaca kurang baik sehingga kuota harus selalu ada terutama di November dan Desember," terangnya.
Menurutnya Solar Subsidi itu kuotanya sudah dibagi-bagi, dan ternyata di Babel sudah jebol.
Ahmad Yani memaparkan kuota BBM bersubsidi jenis solar untuk tahun 2023 untuk Babel sebanyak 159.398 kilo liter, dan realisasi sampai bulan September sudah mencapai 125.414 kilo liter.
"Kemudian diperkirakan kebutuhan tahun 2023 itu 167 ribu kilo liter, artinya jebol. Itu kemana barangnya, karena apa, Pertamina juga ada hitung-hitungannya tidak sembarangan memberi kuota ini," papar Ahmad Yani.
Oleh karena itu, dengan persediaan solar yang semakin sedikit tersebut, akan sangat krusial jika memasuki periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) dari bulan November sampai Januari.
Seperti pengalaman 2-3 tahun lalu, gelombang kuat, kapal pengangkut BBM tidak bisa masuk ke Pangkal Balam kemudian Babel menjadi kekurangan BBM, apalagi daya tahan energi BBM hanya 3-4 hari.
Sementara itu, Sales Manager Area Patra Niaga Retail Bangka Belitung PT Pertamina Sumatera Bagian Selatan, Adeka Sangtraga Hitapriya, mengatakan pada prinsipnya PT Pertamina siap mendukung kebijakan dari Pemprov Babel terkait pendistribusian BBM tersebut.
"Akan ada pemblokiran kendaraan yang mati pajak sesuai SE, dan kendaraan pertambangan untuk Fuel Card dan QR Code pembelian solar," kata Adeka.
" Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, untuk mengikuti aturan yang ditetapkan dalam SE tersebut," ujarnya.
Ditambahkannya untuk mengatur distribusi BBM Solar Subsidi ini pun, pihaknya sudah memberikan sanksi baik ke SPBU maupun ke petugas pengisian, dan tidak main-main sudah ada petugas yang diberhentikan oleh pihak SPBU selaku penyalur. (***)
