Network
"Supaya kami mudah mengajukan penambahan jumlah penerima, dan kuota pupuk bersubsidi ke Kementerian Pertanian," harapnya.
Ditambahkannya, mekanisme penebusan pupuk bersubsidi iPubers ini, yaitu petani cukup menunjukkan KTP untuk dipindai Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya, guna mengakses data petani di e-Alokasi.
Kemudian kios atau pengecer pupuk bersubsidi menginput jumlah transaksi penebusan, setelah itu petani menandatangani bukti transaksi pada aplikasi.
"KTP di foto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi geotagging dan timestamp. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian di KTP, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan," terangnya.
"Kehadiran petani langsung ke kios pun untuk memastikan keakurasian data, dan dalam rangka persiapan subsidi langsung pupuk (SLP) sehingga petani diwajibkan harus datan dan tebus secara pribadi ke kios," paparnya lagi.
Selanjutnya, bukti transaksi tersimpan secara digital untuk sewaktu waktu dapat dicetak sesuai keperluan. Setelah melakukan transaksi, petani dan barang yang ditebus difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi geotagging dan timestamp.
"Adanya aplikasi ini tentunya sangat memudahkan petani, karena mereka cukup memperlihat KTP untuk memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhannya," kata Risvandika.
Sementara itu, seperti diungkapkan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika beberapa waktu lalu, penerapan aplikasi iPubers untuk pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani akan semakin transparan dan lebih tepat sasaran.
"Aplikasi iPubers yang ada saat ini semakin transparan, siapapun bisa melacak keberadaan penebusan pupuk dan juga penerimanya sekarang tidak bisa lagi seperti dulu yang diwakilkan, tetapi petani harus menebus pupuk sendiri-sendiri," pungkasnya. (***)
