Network
Maka, ia berharap melalui diskusi ini berujung produktif dan tidak hanya sekedar wacana tanpa implementasi.
"Jika misalnya ada kendala regulasi, di sini sudah hadir bersama kita perwakilan dari DPR RI, juga dari Dirjen Kementerian LHK. Untuk mendukung ini, kami akan menyususn tim teknis untuk mendiskusikan secara detail," ujar Pj Gubernur.
Anggota DPD RI Dharmansyah Husein menyampaikan bahwa saat ini banyak pencanangan program nasional yang memiliki peluang bagus di Kep. Babel, salah satunya food estate.
"Menteri kelautan dan perikanan telah mencanangkan food estate berbasis perikanan, beliau katakan siapkan lahannya. Saya kira ini bagus. Di Belitung sudah disiapkan, di Belitung Timur ini juga sangat potensial. Selain itu, sekarang komoditas udang vaname di Kep. Babel ini sangat bagus. Namun, kendala infrastruktur kita, khususnya untuk distribusi komoditas ini sangat panjang. Ini perlu solusi bersama,"ujarnya.
Ia mengatakan potensi masing-masing daerah ini perlu untuk segera dipetakan sebagai acuan pembangunan di masa mendatang. Misalnya Belitung Timur punya perencanaan membangun wilayahnya sebagai industri kelauatan, sementara Belitung menjadi destinasi wisata kelas dunia, Bangka Selatan dengan Kawasan Industri Sadai, Bangka Barat dengan Pelabuhan Tanjung Ular, begitupun daerah lain.
"Ini saya rasa perlu fokus sehingga pembangunannya berkelanjutan. Kami yang berada di pusat ini juga akan berupaya agar program-program di daerah tersebut bisa masuk dalam pelaksanaan program program nasional," ujarnya.
Isu pertambangan timah di Kep. Babel memang tidak ada habisnya, Bambang Patijaya selaku Anggota Komisi VII DPR RI menyampaikan agar ada legalitas aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat, mengingat pertumbuhan ekonomi di Babel ini juga dipicu oleh pergerakan ekonomi bawah.
"Di sini yang harus perjuangkan legalitasnya baik itu dari teknis menambang sesuai dengan K3 kemudian legalitas untuk usahanya juga ada. Kemudian, besaran royalti untuk semua mineral ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama dan agar penyelesaiannya pun tidak dipandang secara sektoral saja. Saran saya dari Komisi VII yakni agar timah segera dibuat tabel untuk tarif royaltinya sehingga dunia usaha tidak kaget," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut Pj Gubernur Ridwan menegaskan bahwa dirinya tidak mentolerir pertambangan tanpa legalitas.
"Saya selalu mengatakan tidak boleh ilegal. Solusi kita upayakan, salah satunya WPR dan beberapa kebijakan lain. Kita tetap carikan solusi agar kegiatan penambangan itu legal," tegasnya.
