MataBangka.com. Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat (Pj) Kepala Daerah (KDH) se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, pada Jumat, 9 Juni 2023.
Rakor bertujuan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik serta implementasi kebijakan strategis nasional di daerah.
Tito Karnavian menekankan agar para Pj KDH berkinerja yang baik, hal ini dikarenakan Pj KDH bukanlah jabatan politik dan tidak ada biaya politik.
Selain itu, Pj KDH diangkat dari struktural Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan JPT Pratama, sehingga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni terkait tata kelola pemerintahan, administrasi keuangan, perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu, menanggapi kegiatan ini mengatakan Mendagri mengharapkan para Pj KDH bisa bekerja dengan baik.
"Artinya Pak Menteri menginginkan semua Pj itu bisa melakukan terobosan-terobosan termasuk di dalamnya pengentasan stunting, pengentasan kemiskinan, penanganan inflasi dan juga tentunya dalam tata kelola pemerintahan," ungkap Suganda saat diwawancarai usai mengikuti rakor.
Diakuinya dalam kegiatan ini juga diisi dengan pembekalan materi mengenai isu strategis dari masing-masing komponen Kemendagri dan KPK, yang menjadi prioritas pelaksanaannya dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
"Terkait tata kelola, dihadirkan juga narasumber, bahkan dua narasumber dari KPK. Pelaksanaan saat ini cukup menggembirakan, belum ada satupun Penjabat yang ditangkap KPK, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi," harapnya.
"Ada juga penjelasan terkait mendeteksi mulai dari perencanaan anggaran, KPK juga siap untuk mendampingi. Mudah-mudahan dengan pendampingan ini semakin baik dalam tata kelola anggaran yang ada di daerah," terang Suganda.
Selain itu juga melalui rakor tadi banyak informasi yang didapatkan termasuk dari semua Dirjen Kemendagri yang ada, semuanya memberikan catatan-catatan termasuk juga dalam rangka mempersiapkan Pemilu 2024.
Misalnya, terkait pelaksanaan dan kerawanan Pemilu yang dilakukan serentak dimana hal itu merupakan pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia.
Kerawanan dalam Pemilu serentak sangat beragam sesuai dengan kondisi spesifik daerah, oleh karena itu, TNI/Polri harus mengamankan secara serentak di daerah masing-masing, serta perlu dilakukan pemetaan secara dini terhadap potensi kerawanan.
"Jadi tadi arahannya bekerja dengan baik melaksanakan program-program baik yang di pusat maupun program yang ada di daerah, juga sama-sama untuk menyukseskan Pemilu 2024 itu intinya tadi," pungkas Suganda. (***)