Network
MataBangka.com--Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memberikan tanggapan terhadap pidato Calon Presiden, Prabowo Subianto, yang mengajukan agar buruh tidak terus menerus menuntut kenaikan upah atau gaji pada pengusaha.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyentuh isu subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, sehingga buruh tidak perlu khawatir tentang kenaikan upah yang akan mereka terima setiap bulan.
Said Iqbal menilai sikap Prabowo dalam menyikapi suara buruh tidak tepat, mengingat bahwa permintaan tersebut sesungguhnya tidak melanggar aturan ketenagakerjaan.
"Mengenai pidato Capres Prabowo Subianto, Partai Buruh tidak sependapat, keliru. Cara Prabowo menjawabnya keliru, upah minimum atau minimum wage memiliki hukum internasionalnya. Ini bukan hanya Indonesia yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini berlaku di seluruh dunia mengacu pada peraturan ILO 133 tentang upah minimum," ujar Said Iqbal.
Lebih lanjut, Said Iqbal menjelaskan bahwa upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Dengan standar minimal yang ditetapkan pemerintah, diharapkan negara dapat terhindar dari kemiskinan yang bersifat absolut.
"Upah minimum bukan mengacu pada produktivitas itu disebut upah berkala. Upah minimum ada untuk melindungi buruh agar terhindar dari kemiskinan yang absolut. Prabowo sepertinya tidak memahami konsep dari upah minimum," tambahnya.
Menurut Said Iqbal, adalah sebuah kesalahan besar jika seorang calon presiden mengabaikan aspirasi buruh, karena hal ini berkaitan dengan kelayakan hidup masyarakat yang erat hubungannya dengan tugas kepala negara di masa depan.
"Issu yang kedua adalah standar biaya hidup atau survei hidup layak. Jadi, Prabowo tidak bisa mengaitkannya dengan subsidi. Ini adalah hal yang berbeda," tandasnya.
