Desak Wacana Kembali ke UUD, Presidium Forum Negarawan Dukung Gagasan DPD RI

- 22 Agustus 2023, 14:37 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat hadiri Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang, di Malang, Senin (31/7/2023).
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat hadiri Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang, di Malang, Senin (31/7/2023). /

MataBangka.com - Presidium Forum Negarawan mendesak agar wacana kembali kepada UUD sesuai naskah 18 Agustus 1945 dapat dipercepat.

Hal ini terkait penguatan dan penyempurnaan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Delegasi, Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, pada Senin, 21 Agustus 2023.

Juru Bicara Presidium Forum Negarawan Sayuti Asyathri mengatakan, wacana untuk kembali ke UUD 1945 sudah digaungkan oleh tokoh-tokoh bangsa.

"Saya tak melihat ada perbedaan di antara para pemimpin nasional tersebut. Sebut saja misalnya mantan Wapres Try Sutrisno, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua Umum PDIP Megawati, dan yang paling intens sekaligus sebagai inisiator adalah Ketua DPD RI," ujar Sayuti sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Pikiran-Rakyat.com.

Oleh karena itu, Sayuti menilai tak ada perbedaan persepsi bahwa bangsa ini harus segera kembali kepada UUD 1945 naskah asli.

"Saya kira, karena para tokoh nasional sudah satu pemikiran, bahwa bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, maka saya kira hal itu bisa segera direalisasikan," ujar Sayuti.

Hal senada diungkapkan oleh Bambang Sulistomo. Anak pejuang Bung Tomo itu menyatakan, negara saat ini tak lagi mempraktikkan sistem Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Pancasila yang merupakan sistem tersendiri yang dirumuskan para pendiri bangsa.

Marsekal Muda (Purn) Tatang Kurniadi menambahkan, saat terjadi amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002, rakyat sama sekali tak diberi ruang untuk mendiskusikan hal tersebut.

Halaman:

Editor: Dwi Haryoto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah