MataBangka.com--Muhammad Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, menyinggung asal gaji Presiden Joko Widodo dalam membantah klaim orang nomor satu di Indonesia itu.
Hal ini terjadi setelah Jokowi tidak mengundang partai NasDem ke Istana Negara dalam pertemuan dengan sejumlah partai koalisinya.
Jokowi mengungkapkan alasan tidak mengundang partai NasDem karena telah memiliki koalisi yang berbeda.
Namun, Said Didu menyanggah pernyataan tersebut dan menyinggung asal gaji kepala negara.
Menurutnya, semua pejabat yang digaji dari uang rakyat adalah pejabat publik atau pejabat Negara, baik itu jabatan politik atau bukan.
Dengan gaji yang berasal dari rakyat, tidak dikenal istilah pejabat politik.
Apapun wilayah kepemimpinannya, mereka tetap adalah pejabat publik.
"Pjbt Negara bisa jabatan politik atau bukan. Presiden, Menteri, Gub/Bup/Walkot adlh pjbt Negara jabatan politik. Jadi tidak dikenal istilah pjbt politik. Semoga jelas," ujar Said Didu melalui akun Twitter miliknya.
Pertemuan antara Jokowi dan partai koalisinya dilakukan pada Selasa, 2 Mei 2023.