Network
MataBangka.com--Terkait soal pemberitaan anggaran kemiskinan Rp500 Triliun yang banyak terpakai untuk studi banding dan rapat di Hotel, begini klarifikasi lengkap Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas.
Dirinya menegaskan tidak semua dana yang ada dihabiskan untuk itu.
Menurutnya, sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.
Namun, dia tak menampik adanya pemborosan anggaran tersebut.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal," ucap Abdullah Azwar Anas, Minggu, 29 Januari 2023.
"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” tuturnya menambahkan.
Abdullah Azwar Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan yang disampaikan saat itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Saat itu, dia memaparkan bahwa logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.
Menurutnya, bila golnya pengentasan kemiskinan, contoh programnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.
Dia sering mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai.
“Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan,“ kata Abdullah Azwar Anas.
“Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon guna ditanam di daerah sekitar sungai,” ucapnya menambahkan.
Ketika menjelaskan contoh logical framework itulah, timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding.
Dia pun menuturkan bahwa saat ini pemerintah terus mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024.
“Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat,” ujar Abdullah Azwar Anas.
“Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya, bila mengacu data per September 2022, maka dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ tuturnya menambahkan.
Berdasarkan data BPS per September 2022, kemiskinan Indonesia menurun sebesar 9,57 persen dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 yang sebesar 9,71 persen.
Sehingga Presiden Jokowi, menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah bergerak selaras.
“Dalam konteks Kemenpan RB, kami ditugasi soal tata kelola birokrasi. Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan,” ucap Abdullah Azwar Anas.***
