Network
MataBangka.com -- Kelompok masyarakat adat dan hak-hak perempuan di Indonesia memprotes acara utama G20 untuk kesetaraan gender atas dugaan pengecualian suara lokal dan kegagalan untuk menangani isu-isu utama perempuan di Sumatera Utara.
Aktivis berkumpul di lokasi KTT W20 di Danau Toba, Sumatera Utara pada hari Rabu untuk meminta perhatian terhadap deforestasi dan isu-isu lain yang mereka katakan telah diabaikan oleh acara yang berlangsung dari 19-21 Juli.
“Saya kira narasi W20 ini ironis ketika tema mereka 'pulih bersama' sama rata, tetapi mereka bahkan tidak memasukkan agenda apapun terkait tantangan perempuan Danau Toba, terutama terkait perampasan tanah dan hutan adat,” Sekar Banjaran Aji , juru kampanye Greenpeace Indonesia, mengatakan kepada Al Jazeera.
“Perempuan Toba tidak dilibatkan dalam pembicaraan secara inklusif, jadi bagaimana mereka bisa pulih bersama secara setara? Forum ini fokus pada usaha kecil dan menengah (UKM), sementara perempuan mati-matian berusaha mempertahankan tanah adat mereka, sesuatu yang tampaknya tidak dianggap sebagai masalah bagi W20.”
Baca Juga: Ranil Wickremesinghe Terpilih Sebagai Presiden Sri Lanka Berikutnya
W20, yang merupakan singkatan dari Women 20, adalah dialog resmi G20 untuk pemberdayaan perempuan dan salah satu dari beberapa kelompok keterlibatan di bawah payung forum ekonomi. Indonesia saat ini menjabat sebagai presiden tahunan G20, yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa.
KTT, yang menyebut dirinya sebagai forum untuk mengatasi diskriminasi gender dan mendorong “pertumbuhan ekonomi inklusif”, akan menyampaikan komunike kepada Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo, ketua G20 saat ini, setelah kesimpulannya.
Hadriani Uli Silalahi, ketua W20 Indonesia, mengatakan forum tersebut akan membahas “masalah prioritas” termasuk diskriminasi gender dan usaha kecil milik perempuan.
“Selain itu, ada juga diskusi terkait peningkatan akses perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pedesaan di bidang pendidikan, teknologi, keuangan, dan kesehatan,” kata Uli Silalahi kepada Al Jazeera. “Semuanya akan dikemas dalam rangkaian dialog dan konferensi kebijakan.”
