Pj Wali Kota Pangkalpinang Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Tiga Raperda

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Untuk menangani anak yang putus sekolah di pendidikan formal, maka langkah yang diambil adalah anak didaftarkan kembali ke sekolah di pendidikan non formal. Untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu Pemerintah Kota Pangkalpinang menyediakan bantuan yang terdiri dari :

1. biaya personil peserta didik (beasiswa) SD Rp1.000.000,00 (satu juta) per orang dan SMP Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
2. pengadaan perlengkapan siswa terdiri dari 1 (satu) paket perlengkapan belajar.

Fraksi Gerindra

Untuk mengatasi polemik terkait sistem zonasi pendidikan yang diterapkan saat ini, diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi bagi stackholder dalam melaksanakan program zona tersebut dan memastikan bahwa anak-anak yang berdampak harus dapat bersekolah sebagai pemenuhan haknya dalam bidang pendidikan.

Fraksi Demokrat

Adapun upaya perlindungan anak dari bahaya media sosial, jam malam dan penyalahgunaan narkoba. upaya perlindungan anak dari bahaya media sosial antara lain :

1. membatasi waktu anak dalam menggunakan handphone/gawai dan media sosial;
2. manfaatkan fitur perlindungan teknologi; dan
3. patuhi pedoman yang ditawarkan oleh perusahaan media sosial.

Lusje menjelaskan, upaya perlindungan anak dari jam malam bertujuan untuk mengatur anak tidak keluar rumah pada malam hari dan mencegah keterlibatan anak dalam tindak kriminal kejahatan jalanan pada malam hari. Upaya perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba dapat dimulai dari keluarga dengan beberapa cara yaitu :

1. memberikan penghargaan untuk prestasi sekecil apapun;
2. memberikan sanjungan dan teguran secara berimbang;
3. memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat; dan
4. mengajari anak dengan contoh bukan dengan teori.

Fraksi Golkar

Kebijakan Kota Layak Anak berdasarkan RAD antara lain rencana dibangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang akan dibangun di berbagai wilayah. Inisiatif lainnya dari beberapa perangkat daerah di 7 (tujuh) wilayah Kecamatan di Pangkalpinang seperti Sekolah Ramah Anak (SRA), Sekolah Aman Bencana (SAB), pencatatan kelahiran, serta pembentukan penguatan forum anak, Namun diakui juga bahwa pekerjaan membangun Pangkalpinang menuju KLA belum sepenuhnya terkoordinasi dan direncanakan secara baik. Inisiatif yang ada umumnya bersifat jangka pendek dan tidak sepenuhnya terintegrasi antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya sebagai suatu pendekatan terpadu dan holistik Pangkalpinang menuju KLA. Adapun untuk mengatasi hal ini Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang bekerjasama bersama pengampu kepentingan terkait telah memasukan rencana Aksi Daerah kedalam dokumen perencanaan daerah dan berupaya untuk mengalokasikan anggaran yang cukup guna mendanai kegiatan dimaksud dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kota Pangkalpinang berkeyakinan akan terimplementasi dengan baik bilamana adanya dukungan pemerintah pusat yang menjadikan kegiatan tersebut menjadi kegiatan strategis nasional sebagai earmark (kegiatan yang diwajibkan).

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pangkalpinang, yaitu :