Network
Setelah disahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Register Surat Tanah ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang melalui Bidang Pertanahan akan melakukan sosialisasi di Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan register Surat Tanah mengenai tahapan, mekanisme dan proses register Surat Tanahnya.
“Dalam menjangkau lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang tanahnya belum terdaftar, ketika mereka melakukan register Surat Tanah, pihak kecamatan dan kelurahan harus mengacu kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Register Surat Tanah”, ungkapnya.
Selanjutnya, imbuh Lusje, berkenaan dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar, terkait dengan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang. Dengan ini dapat kami tanggapi bahwa :
Terkait dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat.
Dapat kami sampaikan bahwa Peran Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam hal pengaturan, penertiban, kewenangan maupun pembinaannya terhadap angkutan online yang ada di Kota Pangkalpinang. Disini kami sampaikan yang diatur di dalam Raperda yang sedang disusun ini, belum mengatur tentang angkutan online. Hal ini dikarenakan belum ada petunjuk teknis spesifik yang resmi terhadap regulasi tentang angkutan online. Aturan dari pusat baru diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Kedepannya, apabila sudah ada regulasi yang jelas dari Pemerintah Pusat terkait regulasi angkutan online, Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan akan disempurnakan kembali.
Terkait dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar, kami sampaikan bahwa :
1) Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan konsolidasi langsung kepada Kementerian Perhubungan yang menangani masalah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
2) Pemerintah Kota Pangkalpinang selalu melakukan konsolidasi langsung ke Kementerian Perhubungan, terlebih lagi di Tahun 2023 BPTD Babel sudah berdiri sendiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang juga sudah mempunyai kompetensi Sumber Daya Manusia yang bersertifikasi nasional terkait pelaksanaan Andalalin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.
3) Adapun substansi Andalalin dengan kondisi lalu lintas di Kota Pangkalpinang adalah :
- setiap pembangunan yang ada di Kota Pangkalpinang berorientasi terhadap Pembangunan Jangka Panjang dalam pembangunan dan pengembangan wilayah di Kota Pangkalpinang, serta untuk kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- setiap tempat usaha, infrastruktur, permukiman atau pusat kegiatan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemacetan dan kerawanan kecelakaan lalu lintas; dan
- memberikan kemudahan dan kepastian investasi yang berkelanjutan di Kota Pangkalpinang.
Lusje melanjutkan, berkenaan dengan pertanyaan mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dari ke-4 (empat) Fraksi, dapat kami sampaikan bahwa :
