Network
Lanjut Fery, DBH komponen dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Pertambangan Umum (DBHSDPU) yang merupakan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dimana penggunaanya untuk belanja daerah.
"DBHSDPU itu berkurang, dulu di tahun kemarin DBHSDPU nya Rp 185 miliar dan di 2024 ini hanya Rp 91miliar, dan DID tahun 2023 lalu sebesar Rp 52 miliar sekarang tidak ada lagi di 2024," terangnya.
Tidak itu saja, jumlah penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berkurang berkisar Rp 200 juta. Pengurangan Itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) kemungkinan dari kinerja Pemprov Babel, sehingga Pemprov Babel melakukan pengurangan perjalanan dinas dan membatasi belanja yang di anggap tidak prioritas meski sebenarnya prioritas.
Selain itu DAK pengairan yang di PU tahun ini juga tidak ada, padahal itu penting untuk pengairan sawah dan irigasi, termasuk DAK di bidang pendidikan juga banyak berkurang.
"Karena banyaknya pengurangan ini belanja barang dan jasa diefisienkan, beberapa belanja modal dihentikan di tahun ini dan akan dilanjutkan jika ada perkembangan lain di tahun 2025," tukas Fery.
"Belanja fisik juga dikurangkan kecuali untuk pemeliharaan dan pemulihan jalan dan itu tidak banyak karena anggarannya sedikit," paparnya lagi.
Fery menambahkan oleh sebab itu rencana pembangunan di Babel untuk tahun 2024 ini di susun berdasarkan tema yang ditetapkan di 2023 kemarin, yakni ekonomi sustainable atau keberlanjutan ekonomi dan demokrasi Pemilu. (***)
