Masuk Triwulan IV Serapan Anggaran OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Baru 60 Persen

- 3 Oktober 2023, 09:47 WIB
Evaluasi serapan anggaran di lingkungan OPD Pemprov Babel triwulan ke IV tahun anggaran 2023-2024 dipimpin langsung Pj Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu.
Evaluasi serapan anggaran di lingkungan OPD Pemprov Babel triwulan ke IV tahun anggaran 2023-2024 dipimpin langsung Pj Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu. /Ist/ Diskominfo Babel /

MataBangka.com - Penyerapan anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), memasuki Triwulan ke IV (empat) tahun anggaran (TA) 2023, masih belum optimal.

Diketahui hingga Oktober 2023, rata-rata realisasi anggaran di OPD baru berkisar 60 persen. Oleh sebab itu, guna mengoptimalisasi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu, melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran di masing-masing OPD.

"Kami cek satu per satu, harapannya di bulan-bulan seperti ini, realisasi anggaran seharusnya sudah mencapai 70 persen, supaya nanti di akhir tahun, realisasinya bisa mencapai 90 persen bahkan bisa lebih," kata Suganda, Senin, 2 Oktober 2023.

Selain menyoalkan serapan anggaran TA 2023, dalam pertemuan tersebut dibahas juga strategi efisiensi dalam penyusunan anggaran TA 2024.

Hal tersebut perlu dilakukan, sebab secara nasional anggaran bersumber transfer pusat ke daerah berkurang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Dari hitungan yang ada, di tahun 2024 memang dimungkinkan terjadi defisit, ini terjadi karena anggaran transfer dari pusat berkurang cukup banyak, harapannya masing-masing OPD bisa efisien dan betul-betul menghitung secara cermat sehingga anggaran yang terbatas bisa tetap tepat guna untuk masyarakat," ungkap Suganda.

Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Babel, dr Andri Nurtito, mengungkapkan bahwa serapan anggaran di instansinya, masih terus berproses. Beberapa mata anggaran memang direncanakan untuk realisasi di Triwulan ke-IV, diantaranya alokasi klaim PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) atau yang biasa dikenal dengan klaim BPJS.

"Berkisar 20 persen itu alokasi untuk klaim PBI JKN, boleh dikatakan anggaran belanja mudah yang realisasinya sudah pasti bisa dilakukan, sehingga kami bisa memperkirakan di akhir tahun realisasi anggaran kami bisa diatas 96 persen," jelas dr Andri.

Hal senada, diungkapkan juga oleh Kepala OPD lainnya yang secara bergantian menjelaskan terkait hambatan dan penyelesaian yang akan diupayakan, supaya anggaran dapat terserap maksimal sesuai harapan Pj Gubernur, yakni di atas 90 persen.

Halaman:

Editor: Dwi Haryoto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah