Network
MataBangka.com - Pendangkalan Muara Jelitik Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang sudah terjadi belasan tahun kembali menjadi keluhan masyarakat.
Keluhan ini untuk kesekian kalinya disampaikan kepada pemerintah daerah (Pemda) baik tingkat kabupaten ataupun provinsi, dengan berunjuk rasa.
Kali ini, ribuan nelayan di Kabupaten Bangka melakukan aksi ke Kantor Gubernur Babel, pada Rabu, 2 Agustus 2023.
Dalam aksi ini Aliansi Nelayan Pesisir Babel menyampaikan empat tuntutan diantaranya, pertama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel atau Pj Gubernur Babel dapat menyampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo agar meninjau kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan ikan terukur (PIT) yang menyusahkan nelayan.
Kedua menyampaikan kepada Menteri Kelautan Perikanan agar meninjau kembali Surat Edaran (SE) Nomor B.u01/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi perizinan usaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan karena sangat merugikan nelayan.
Ketiga Pemprov Babel harus segera melakukan percepatan proses lelang normalisasi alur muara jekintik Sungailiat untuk jangka menengah dan jangka panjang.
Keempat segera melakukan solusi jangka pendek untuk pengerukan normalisasi alur muara jelintik Sungailiat dalam menghadapi musim cuaca buruk saat ini.
"Kami minta pemerintah segera melakukan aksi pengerukan di alur Muara Jelitik, karena kami sangat membutuhkan itu dengan cuaca yang buruk di musim tenggara ini," kata Ketua Kelompok Nelayan Pengusaha Ikan Sungailiat Slamet Riyadi, dalam orasinya saat unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Babel.
Lanjutnya selama kurun waktu belasan tahun, dengan bergantinya tiga pejabat Bupati Bangka dan gubernur hingga saat ini, persoalan pendangkalan alur Muara Jelitik ini tidak selesai.
Dan belum ada solusi jangka menengah dan jangka panjangnya, sehingga para nelayan sudah mulai gerah.
"Kami harap ini aksi terakhir kami, dan kedepan tidak ada lagi permasalahan pendangkalan alur muara ini," harapnya.
Menurutnya selama ini Pemerintah Kabupaten Bangka tidak pernah mempersulit kerja nelayan pesisir, namun aturan hukum yang berlaku itu yang mempersulit pemerintah daerah mengambil kebijakan.
"Jika masih belum ada solusi jangka panjang kami minta segera turunkan ekskavator dicuaca buruk ini, untuk melakukan pengerukan terlebih dahulu," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Serikat Nelayan Nahdatul Ulama Lukman menambahkan, semua organisasi masyarakat nelayan pesisir akan mengawal persoaln ini hingga ke pusat, baik untuk surat edaran ataupun peraturan pemerintah.
"Besok kami akan tunggu Pak Pj Gub, Ketua DPRD dan pihak terkait lain yang akan turun langsung melakukan peninjauan," kata Lukman.
"Kami akan menunggu, agar besok permasalahan ini jelas dan ada solusi konkrit," tegasnya.
Menurut Lukman ormas nelayan pesisir sudah tiga kali bersurat ke pemerintah daerah, namun belum ada jawaban dan solusi hingga saat ini.
Dan terkait surat edaran itu sangat memberatkan nelayan-nelayan, karena tidak hanya di Babel tapi nelayan se-Indonesia karena membatasi kerja para nelayan. (***)
