Network
MataBangka.com -- Penjabat (Pj.) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu, menghadiri rapat rutin, Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2023 secara Virtual melalui Aplikasi Zoom di Ruang Kuta 3 Hotel Grand Melia, Jakarta, Senin (8/5/23).
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri RI), Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi tentang capaian bulan April yang sangat baik, karena inflasi di Indonesia relatif terkendali dan perkembangannya bagus, turun ke angka 4,33% year to year dibanding tahun yang lalu di masa yang sama, meskipun untuk month to month ada kenaikan 0,33% dikarenakan musim liburan hari raya dan perayaan ramadhan, yang mengakibatkan demand yang cukup tinggi.
Menanggapinya, Presiden Jokowi memberikan apresiasi untuk pemerintah pusat, utamanya pemerintah daerah, serta stakeholder yang sangat konsisten bersama-sama melakukan pengendalian di daerahnya masing-masing.
Dikatakannya, dari 4,33% inflasi umum, ada tiga penyumbang inflasi signifikan di bulan yang lalu. Pertama yaitu, adanya andil tarif transportasi khususnya angkutan udara (tertinggi) dengan inflasi 11,96 naik 1,45%.
"Pada saat jelang lebaran, dengan penumpang yang banyak, justru tarifnya makin naik, harusnya demand nya tinggi jangan diikuti dengan kenaikan yang tinggi juga, karena berpengaruh dengan sektor lainnya, seperti kargo udara yang juga naik, yang jika kargo naik, biaya transportasi dari satu tempat ke tempat lain juga akan tinggi," ungkapnya.
Kedua, andil makanan, minuman dan tembakau di angka 1,20%. Hal ini menurutnya harus terus dimonitor, terutama pengendalian harga dan adanya ketersediaan pangan sebelum harga naik. Dan penyumbang ketiga yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yang andil inflasinya 0,49% dari angka 4,33%.
"Sehingga pertanyaan Bapak Presiden, ini bagaimana agar bisa turun di bawah angka 4%? Saya jawab, sangat bisa. Pertama, melalui administered price (harga yang diatur pemerintah) semisal tiket, kargo udara, harus diatur pemerintah, bukan berdasarkan mekanisme pasar," ujarnya.
Kedua, mengatur harga tertinggi transportasi ke tiap-tiap daerah, termasuk mengatur harga tarif listrik (PLN), air (PDAM), serta mengatur kerjasama dengan Pertamina sebagai penyedia avtur, dan stakeholder lainnya.
"Jika harga tiket dan kargo udara utamanya bisa diturunkan sepertiganya saja, maka inflasi akan bisa menjadi di bawah 4%. Transportasi udara menjadi kunci paling utama. Dan jika pemerintah pusat dapat menurunkan harga tiket udara, secara otomatis andil inflasi akan turun," ujarnya.
"Air, listrik, bahan bakar rumah tangga juga administered price. PDAM diatur oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, jadi tolong betul-betul jangan menaikkan tarif secara signifikan karena akan berdampak luas kepada kenaikan harga barang, jasa dan lainnya," imbuhnya.
