Network
MataBangka.com - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bngka Belitung mengungkapkan masalah yang dialami Bangka Belitung dalam rapat koordinasi Gubernur se Sumatera yang digelar di Pekanbaru, Provinsi Riau. Masalah timah dan perikanan serta pembangunan jadi prioritas penanganan saat ini.
Ridwan Djamaluddin mengatakan dirinya konsen terhadap penataan pertambangan di Bangka Belitung. Ia mengungkapkan negara rugi banyak dari praktik pertambangan ilegal.
Berdasarkan informasi dari PT Timah, kegiatan pertambangan ilegal menyebabkan kerugian negara 2,5 triliun rupiah per tahun, sehingga pembentukan satuan tugas penanggulangan pertambangan ilegal merupakan pekerjaan rumah bersama, mengingat potensi sumber daya alam di wilayah Sumatera ini sangat besar.
Pj Gubernur Ridwan mengatakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.
Baca Juga: Gaji ke-13 Cair Mulai Hari Ini, Rp 29,721 Miliar Masuk ke Rekening 10.111 Pensiunan Bangka Belitung
Ia cukup kaget melihat paparan sebelumnya yang menginformasikan kontribusi Babel dibidang industri pertambangan hanya 0,54 peren.
Berdasarkan informasi dari PT Timah, kegiatan pertambangan ilegal menyebabkan kerugian negara 2,5 triliun rupiah per tahun, sehingga pembentukan satuan tugas penanggulangan pertambangan ilegal merupakan pekerjaan rumah bersama, mengingat potensi sumber daya alam di wilayah Sumatera ini sangat besar.
Terkait industrialisasi, dikatakannya ini termasuk hal yang sangat besar di Sumatera. Pekerjaan rumah paling besar dalam menarik investor ini adalah penyediaan lahan, sehingga dapat diusahakan bersama-sama mulai dari penyediaan lahan di wilayah Sumatera ini secara bersama-sama.
Hal lain yang dikemukakannya yakni mengenai ketersediaan pasokan ikan di Babel. Ia menerangkan sebelumnya saat dirinya melakukan rapat internal ternyata Babel mengalami kekurangan ikan.
Baca Juga: Jurnal Kesehatan Ini Menemukan Daun Salam Obat Kolesterol, Ampuh Sampai Turun 20 Persen
"Konsumsi ikan jauh lebih tinggi daripada produksi ikan. Betapa ini paradoks, tidak masuk akal, bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kekurangan ikan. Kemana ikan yang pergi? Salah satu kuncinya adalah kami tidak punya peti kemas berpendingin ini akan dicarikan solusinya dalam perikanan secara spesifik," katanya.
Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakorgub) se-Sumatera Tahun 2022 di Ballroom Hotel Premiere Pekanbaru Kota, Provinsi Riau, Kamis (30/6/2022).
Dalam paparannya, Pj Gubernur Kep. Babel, Ridwan Djamaluddin mengusulkan agar rapat koordinasi ini konteksnya mengusung koordinasi lintas regional yang membahas hal-hal yang terkait antar provinsi untuk dicarikan jalan keluar bersama-sama.
"Misalnya, soal jembatan Jawa-Sumatera, mari kita lihat konteks ini secara kepentingan bersama dalam satu wilayah yang besar, bukan kepentingan masing-masing. Itu saya kira esensi kita melaksanakan rakor ini," ungkap Pj Gubernur saat mengawali paparannya.
Kemudian secara spesifik ada beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Pertama, Presiden Jokowi pernah menyampaikan konsep pembangunan yang sifatnya Indonesia sentris. Hal itu merupakan semangat untuk membangun tidak hanya berpusat di Jawa atau sering disebut Jawa sentris, namun diarahkan menjadi Indonesia sentris.
Sehingga dirinya mengatakan peran para kepala daerah untuk membantu pemerintah pusat agar kemudahan pembangunan terlaksana, misalnya rekomendasi kesesuaian tata ruang, ketersediaan lahan, dan lain-lain.
Yang kedua yang disampaikan Pj. Gubernur Ridwan adalah agar substansi rakor tidak melupakan cara pandang kemaritiman atau kelautan. Dijelaskannya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau adalah dua diantara 10 provinsi di Sumatera yang utamanya masih mengandalkan laut atau kemaritiman, sehingga dalam rakor tersebut tak hanya berdiskusi seputar pembangunan jalan tol, namun tidak melupakan konsep pembangunan tol laut dengan melihat wilayah ini secara komprehensif.
"Saya ingat pembangunan pelabuhan Besar Kuala Tanjung, pembangunan yang membutuhkan biaya sangat besar. Pada suatu saat ketika bapak Menko Maritim berkunjung, hanya ada satu kapal yang bersandar hanya ada satu kapal artinya infrastruktur kita bangun tapi efektivitasnya tidak terasa," ujarnya.
"Sehingga ketika terjadi kerja sama antara Provinsi Lampung dan Babel misalnya ini lebih kepada masalah penyaluran logistik. Saya mengambil contoh kami Kepulauan Bangka Belitung inflasinya tertinggi seingat saya Mei lalu 6,97%. Gubernur Lampung tadi mengatakan salah satunya karena kami beli beras dari Jakarta, Jakarta belinya dari Lampung," terangnya lagi.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Presiden Jokowi memberikan arahan agar kita berhati-hati untuk tidak terancam pada masalah ketahanan pangan dan energi. Secara spesifik pula Presiden Jokowi menyarankan agar memikirkan upaya untuk menanam tanaman pangan di antara perkebunan.
"Barangkali ini konsep besar yang harus kita rumuskan bersama, mengingat luas wilayah Sumatera sangat besar yang perlu juga kita pikirkan bersama-sama adalah mekanisme penyelesaian kondisi darurat terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, contoh persoalannya daerah yang paling marak sekarang adalah kelapa sawit," ungkapnya.
Dijelaskannya, Babel produksinya sangat tinggi, namun direlaksasi oleh ekspor hanya koefisien formula rekomendasi ekspor hanya 3 kali dari Domestic Market Obligation (DMO), sementara DMO di Babel rendah, akibatnya tangki-tangki penuh dan harga TBS petani tinggal 7000-8000 rupiah saja. Sehingga ia menyarankan agar cara pandang secara nasional tidak bisa disama ratakan, karena DMO dan formula di Jawa berbeda dengan di Babel.
"Terakhir, saya ingin juga menyinggung pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) termasuk aspek kesehatan, saya tetap ingin melihat suatu saat nanti wilayah kita ini tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja, tapi juga SDM kita yang cukup baik dapat dikembangkan bersama-sama," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan bahwa forum ini merupakan forum yang sangat strategis. Ia berharap rekomendasi ini akan disampaikan ke pemerintah pusat.
"Mungkin di forum ini akan menunjuk kira-kira 2 atau 3 gubernur yang mewakili kita untuk merekomendasikan apa yang kita diskusikan hari ini, dan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri bertemu dengan bapak Mendagri. Saya akan fasilitasi itu, agar kita sinkronkan bersama hasil rapat hari ini," katanya.
Acara diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang merupakan hasil dari Rakorgub se-Sumatera 2022 dan penyerahan cinderamata dari Gubernur Riau. Dalam pertemuan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bertindak sebagai tuan rumah. Selain Wamendagri, hadir juga perwakilan dari Kementerian PUPR, Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Sementara itu untuk Provinsi Aceh dan Sumatera Utara diwakili oleh Kepala Bappeda dan Sumatera Selatan dihadiri oleh Wakil Gubernur. ***
