Dalami Keberhasilan Kelola SPBE, Wakil Ketua DPRD Babel Beliadi Kunjungi Diskominfo dan Kesbangpol Bali

- 7 Juni 2024, 07:30 WIB
Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi ketika mengunjungi Badan Kesbangpol Bali guna mempelajari bagaimana pemprov setempat merangkul ormas-ormas yang ada di daerah itu.
Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi ketika mengunjungi Badan Kesbangpol Bali guna mempelajari bagaimana pemprov setempat merangkul ormas-ormas yang ada di daerah itu. /ist///

MataBangka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menjadi salah satu rujukan dalam kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel), guna mempelajari tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ditujunya Bali sebagai daerah kunker, karena Bali merupakan provinsi yang memperoleh penghargaan Digital Goverment Award SPBE Summit 2024.

"Kunker ini seiring dengan semangat digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan di Babel, dengan digitalisasi akan berdampak terhadap kecepatan dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, pada Kamis, 6 Juni 2024.

Lanjutnya keberhasilan Pemprov Bali dalam menerapkan SPBE, akan dijadikan contoh dan menjadi masukan bagi DPRD sebagai wakil rakyat kepada Pemprov Babel.

"Tidak itu saja, kunker ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bali ini supaya memahami bagaiam mereka merangkul organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Bali ini," jelas Beliadi.

Sementara itu dikatakan Kepala Bidang Teknologi dan Informatika Dinas Komunikasi, I Gede Agus Arjawa Tangkas mengungkapkan Informatika dan Statistik Provinsi Bali ada beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan SPBE.

"Kolaborasi menjadi keharusan dalam menerapkan SPBE. Dilanjutkan dengan pembentukan lembaga unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk pengembangan dan integrasi layanan digital. Pemerintah daerah harus mendorong kompetisi antar perangkat daerah dalam penerapannya," kata I Gede Agus Arjawa Tangkas.

Menurutnya yang tak kalah penting, adalah sumber daya manusia yang membangun sistem tersebut. Pemprov Bali memberi salary standard industry untuk developer berkualitas. Kemudian mengintegrasikan bisnis, mulai dari proses dan layanan.

"Dan yang utama adalah penguatan dan komitmen penerapan kebijakan oleh kepala daerah," lanjutnya.

Halaman:

Editor: Dwi Haryoto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah