Network
Para warga pun diancam akan ditembak bila tidak memilih salah satu kandidat.
"Itu Pilkada di beberapa TPS harus diulang karena ada keterlibatan aparat dalam hal ini Polri Brimob dalam proses pemungutan suara," kata Titi.
Titi menyebut bahwa aparat yang tidak netral dapat merusak prinsip pemilu demokratis, yang seharusnya bebas, adil, dan setara.
Bahkan, ia juga menilai aparat yang tidak netral pada akhirnya turut mempengaruhi kinerja pemerintah menjadi tidak efektif karena terus-menerus menghadapi isu legitimasi.
"Merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggengkan/atau bisa membuat terus berlanjutnya kesewenang-wenangan dan penyimpangan di masa datang. Kesewenang-wenangan yang menjadi bibit laten bagi praktik pemilu," katanya.
Selain itu, ia menyoroti potensi konflik horisontal atau benturan antarpendukung yang dapat timbul akibat tindakan sewenang-wenang aparat.
Titi mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok masyarakat untuk memperkuat konsolidasi dalam melaporkan pelanggaran terkait netralitas aparat.
Ketua LP3ES, Abdul Hamid, juga menekankan pentingnya aparat yang netral dalam Pemilu 2024.
Ia mendesak agar seluruh aparat memahami kontribusi mereka dalam menghadirkan pemilu yang lebih baik demi kemajuan Indonesia.
"Kalau mereka tidak berkontribusi dalam menghadirkan pemilu yang lebih baik, maka dia berkontribusi dalam kemunduran Indonesia," kata Abdul Hamid.
