Wakil Ketua DPRD Babel 'Berang', Rekomendasi Pansus Sawit Belum Juga Dieksekusi Eksekutif

- 20 Maret 2024, 21:25 WIB
Wakil Ketua II DPRD Babel, Beliadi
Wakil Ketua II DPRD Babel, Beliadi /Dwi Haryoto/ MataBangka.com/

MataBangka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Beliadi, berang.

Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya rekomendasi yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Tandan Buah Segar (TBS) Sawit DPRD Babel mengenai persoalan PT Foresta Dwikarya Lestari dengan masyarakat, serta menyangkut persoalan perizinan perkebunan kelapa sawit di Babel, belum juga di eksekusi hingga saat ini.

"Kami rekomendasi agar 600.000 hektar lebih kebun sawit yang ada di Babel, segera perintahkan sesuai aturan 20 persen untuk kebun rakyat atau berikan plasma untuk rakyat 20 persen," kata Beliadi, pada Rabu, 20 Maret 2024.

Menurutnya, apabila aturan tersebut ditegakkan maka akan banyak sekali masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

Oleh karena itu, dirinya menekankan kepada pihak eksekutif untuk mencabut izin dari pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, apabila enggan mentaati aturan yang telah ditetapkan tersebut.

"Akan ada 125.000 keluarga dapat kebun plasma jika ditegakan aturan ini, jika perusahaannya bandel setop saja," jelas Beliadi. 

"Bila perlu ancam pencabutan izin, ini bentuk langkah konkrit kami DPRD dalam membuat terobosan ekonomi pasca timah," tegasnya. 

Namun sayangnya, Beliadi melihat belum ada gerak-gerik dari pihak eksekutif untuk merealisasikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pansus TBS Sawit ini.

"Tapi kami lihat Pj Gubernur ini, apa tidak baca atau tidak paham rekomendasi pansus sawit? Karena belum satupun di esksekusi ditengah langkah nyata penyelamatan ekonomi masyarakat yang sudah sangat di perlukan. Tolong Pj Gubernur melek sedikit dengan permasalahan masyarakat sekarang," tuturnya.

Pada kesempatan ini, Beliadi juga menyinggung wacana Pj Gubernur Safrizal untuk melakukan rotasi terhadap pejabat-pejabat eselon di Pemprov Babel.

Menurutnya, tidak apa-apa jika ingin melakukan rotasi namun jangan sampai lupa terhadap persoalan ekonomi yang saat ini melanda Babel.

"Pj musti banyak turun kebawah, di mana saat Ramadhan seperti ini sumber ekonomi rakyat yakni timah di darat sedang lumpuh dan memberikan dampak besar terhadap masyarakat," ujarnya.

"Saya melihat baik Kabiro Ekonomi, ESDM, tenang-tenang saja nunggu gajian tiap awal bulan, sedangkan di bawah masyarakat menangis gara-gara korupsi di PT Timah, yang secara tidak langsung berimbas ke seluruh masyarakat," sambung Beliadi.

Dirinya juga meminta Pemerintah lebih fokus lagi dalam mengembalikan pergerakan ekonomi rakyat, bukan malah sibuk memainkan drama-drama yang tidak penting.

"Kami DPRD bersama Kejati sudah memulai ekonomi pasca timah dengan membuat Pansus Sawit dan sudah di paripurnakan, dimana kajian sudah membatasi penadah ilegal," tukasnya. (***) 

Editor: Dwi Haryoto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x