Network
MataBangka.com - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena RTRW merupakan acuan bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan pembangunan diwilayahnya.
Tidak hanya itu saja, RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/ kota.
Hal ini yang menjadi dasar Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendatangi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Seperti diungkapkan Ketua Raperda RTRW DPRD Babel, Firmansyah Levi, terkait KLHS ini dalam menyusun rencana kebijakan atau program yang nantinya akan dituangkan dalam draft raperda tersebut perlu masukan dari berbagai pihak, salah satunya dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) KLHK.
"Saat ini kami sedang menggodok raperda RTRW, sehingga perlu masukan dan syarat yang harus kami penuhi," kata Levi, Kamis, 19 Oktober 2023.
Lanjutnya pansus Raperda RTRW ini juga telah melakukan beberapa roadshow ke beberapa kabupaten/ kota, dan banyak ditemukan ketidaksesuaian pola tata ruang terhadap peruntukkannya.
"Beberapa waktu lalu kami mengunjungi dan beraudiensi dengan kabupaten/ kota dan didapati masih banyak pemukiman yang masuk dalam kawasan hutan, belum lagi tumpang tindih izin antara perkebunan dan pertambangan," ungkap Levi.
Oleh sebab itu nantinya dalam penyusunan kebijakan, rencana ataupun program penempatan zona-zona seperti pemukiman, perkebunan, pertanian, industri dan lainnya yang akan dituangkan dalam Raperda RTRW ini dapat terselesaikan dengan clear and clean.
"Kami ingin masyarakat mendapatkan kepastian akan tempat tinggal maupun tempat berusaha mereka," jelas Levi.
