Network
MataBangka.com - Persoalan yang terjadi belakangan ini di masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akhir-akhir ini, dikarenakan berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan sosial, mulai dari penerima bantuan sosial, proses pendataan yang carut marut, penanggulangan fakir miskin, serta rehabilitasi sosial.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel, Herman Suhadi, ketika berdiskusi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Oleh sebab itu, menurutnya diskusi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta merupakan langkah yang tepat, karena permasalahan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta lebih komplit dan kompleks.
"Sehingga kami anggap lebih berpengalaman dalam mengatasi permasalahan tersebut," ungkap Herman Suhadi, Jumat, 6 Oktober 2023.
Lebih lanjut diakui Herman Suhadi, sedikitnya ada empat hal pokok yang dibahas secara komprehensif yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
Hal dikarenakan dengan memahami empat hal tersebut, merupakan fondasi untuk terselenggaranya kesejahteraan sosial.
"Tentunya dalam merumuskan raperda ini, kami tetap memperhatikan peraturan yang mengatur diatasnya yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial," jelas Herman Suhadi.
"Sehingga kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Babel," tukasnya. (***)
